Senin , 20 Agustus 2018

BNN Periksa Urine Satpol PP DKI

“Kami membawa pesan pimpinan melakukan pemeriksaan urine petugas Satpol PP. Saat itu juga kami segera gelar pemeriksaan,”
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta secara mendadak mendatangi gedung Balaikota,Senin (10/12).Aksi ini merupakan realisasi dari usulan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang meminta BNNP melakukan pemeriksaan urine pada semua pegawai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI. Tekad untuk membersihkan jajarannya dari penyalahgunaan narkoba ini juga mendapat restu dari Gubernur DKI Joko Widodo.
“Tepat jam 11.00 WIB kami dipanggil Pak Gubernur, dan Pak Gubernur setuju, mengizinkan kita untuk lanjut melakukan tes urine,” kata Kepala Bidang Pencegahan BNNP DKI Jakarta,Sapari Parto Diharjo saat ditemui wartawan di gedung Balaikota Jakarta, Senin (10/12).

Dikatakannya, merujuk data BNN Pusat dan Pusdikes Universitas Indonesia tahun 2012, pengguna narkoba di Jakarta mencapai angka tujuh persen dari jumlah penduduknya yang hampir mencapai 10 juta jiwa. Jika dikalkulasi, jumlah pengguna narkoba di DKI melebihi 500.000 jiwa. Karenanya, BNNP DKI Jakarta terus merancang kerja sama dengan Pemprov DKI untuk menekan jumlah pengguna narkoba. Salah satunya dengan menjalankan program pemberantasan penggunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang telah dilakukan sejak 2009.

“Kami membawa pesan pimpinan melakukan pemeriksaan urine petugas Satpol PP. Saat itu juga kami segera gelar pemeriksaan,” tutur Sapari
Dari informasi yang dihimpun, seusai memeriksa ratusan anggota Satpol PP, BNNP juga akan memeriksa SKPD lain yang masih dirahasiakan.
Pemeriksaan terlihat berlangsung lancar walau ratusan anggota Satpol PP harus antre. Petugas BNN mencari indikator penggunaan ganja, amfetamin, metapethamin, heroin, dan benzo. Selain tes urine, tim BNN juga memeriksa kondisi fisik petugas Satpol PP.
“Dalam alat periksa, jika ada yang terindikasi mengonsumsi, akan muncul tandanya. Hasil tes ini akan kami sampaikan kepada pimpinan kami dan pimpinan Pemprov DKI Jakarta,” terangnya.
Menanggapi hal ini Ketua Komis A DPRD DKI Ida Mahmuda menilai langkah ini sangat bagus untuk perubahan. Apalagi pemeriksaaan urine terhadap PNS khususnya anggota Satpol PP selama ini belum pernah dilakukan.
“Itu sudah lama kita usulkan dan memang harus ada perbaikan,”ujar Ida.
Ia menegaskan, harus ada sanksi keras jika dalam pemeriksaan tersebut ada urine pegawai ataupun anggota Satpol PP yang ketahuan positif mengandung narkoba.
“Harus ditinjau ulang atau mengundurkan diri kalau memang hasil pemeriksaan urine terindikasi menggunakan narkoba,” tandasnya. (DRI/RBN)

Share

Check Also

KONI Jakarta Fair 2018 Ajang Atraksi Para Atlet

TheJak – KONI Jakarta Fair 2018 menjadi solusi terobosan untuk memperkenalkan olahraga kepada masyarakat. Acara ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *