Senin , 25 September 2017

Masih Bersengketa, “HGB” PT Pakuan Sawangan Golf Ternyata Cacat Hukum

Stop_Perampasan_Tanah ok

Nonstop, Cacat, Hingga kini, kasus sengketa tanah ini belum tuntas. Hak guna bangunan (HGB) yang dibuat PT Pakuan Sawangan Golf (PSG) ternyata cacat hukum.

Sebab, HGB yang dibuat atas tanah seluas 91 hektar dibuat di Badan Pertanahan Kota Bogor. Awalnya, PT PSG meminjam tanah itu dari warga di Sawangan, Depok. Tetapi, seiring perjalanan waktu, PT PSG justru meingkatkan hak pinjam pakai menjadi hak guna bangunan.

PT PSG meinjam tanah itu dari tahun 1971. Seiring berjalannya, waktu tanpa sepengetahuan pemilik, lahan PT PSG meningkatkan status pinjam pakai tanah itu menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan.Petugas BPN Kota Bogor yang namanya enggan disebut membenarkan bahwa PT Pakuan telah membuat HGB pada tahun 2002. “PT Pakuan membuat HGB tanah milik orang lain,” katanya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (03/03).

Menanggapi itu, salah satu aktivis pertanahan, Andi mengatakan, apa yang dilakukan oleh PT PSG telah bertentangan dengan keputusan menteri. “Jelas Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional, No. 3/ 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Hak atas Tanah Negara,” cetus Andi.

Ia menilai, keputusan menerbitkan HGB Sawangan Golf tidak sesuai dengan BAB II, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria. “HGB itu cacat hukum dan tanah tersebut tidak bisa diklaim oleh mereka,” ujarnya.

Dalam peraturan itu tertulis, BPN daerah hanya dapatb menerbitkan HGB pada tanah seluas tidak lebih dari 2000 meter persegi. Sementara, tanah yang diklaim PT PSG seluas 91 hektar.

“Dan tentunya BPN Pusat yang berwenang menerbitkan HGB itu. Saya berharap kasus ini bisa diselesaikan. Kasus ini memang bukan hanya di Depok, melainkan terjadi di daerah lain. Saya meminta kepala BPN untuk segera melakukan secara tuntas reformasai agraria,” tandasnya.

Diketahui, PT PSG mengklaim tanah seluas 91 hektar dari warga pribumi Sawangan. Warga yang mempunyai tanah tersebut sudah berjuang untuk mendapatkan haknya. Di dalam gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN) warga dinyatakan menang. Tapi, ketika perkara kasasi di MA warga justru kalah. Kali ini dalam Peninjauan Kembali (PK). Warga pemilik tanah berharap, MA bisa mengabulkannya. (AGS)

Share

Check Also

Akun Medsos Egy Maulana Vikri Diretas, Pelaku Dituding Dengki

thejak.co РTak hanya panen gol dalam ajang Piala AFF 2017, Egy Maulana Vikri juga panen ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *