Minggu , 16 Juli 2017

Naikan Harga BBM, 3 Menteri Diserang PDIP

NONSTOP.com-

Sofyan Djalil
Sofyan Djalil
Presiden Jokowi mulai dikritik dari politisi yang diusung partainya sendiri yakni PDIP. Adalah politisi PDIP Effendi Simbolon yang yang mengkritik menteri kabinet kerja Jokowi dan kebijakan menaikkan BBM yang dinilainya tidak sejalan dengan ideologi PDIP yang pro rakyat.
“Sofyan Djalil, Sudirman Said, Rini Soemarno ini gak jelas. Ngapain mereka yang enggak sejalan dengan ideologi PDIP ditempatkan pada sektor vital seperti itu,” kata Effendi Simbolon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).
Menurutnya rekam jejak ketiga tokoh itu belum jelas dalam pemerintahan. Mereka dinilai sebagai menteri yang berbau neoliberal.
“Saya gak pernah tahu rekam jejaknya. Ketika menetapkan komoditi diserahkan pasar ya wajar orang-orangnya tidak berasal dari PDIP,” terang dia.
Lanjut dia, PDI Perjuangan bukan partai yang anti kepentingan asing. Namun, negara harus tetap diposisikan sebagai kekuatan kontrol terhadap pasar.
“Kita tidak anti asing tapi tidak pro neolib. Maka negara harus pada nomor satunya,” pungkas dia.
Perlu diketahui, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres JK dikabarkan akan menaikkan harga BBM bersubsidi bulan ini. Namun kenaikan harga BBM ternyata belum menjadi suara partai pendukung pemerintah yaitu PDIP.
Effendi mengatakan, partainya belum menentukan sikap soal kenaikan harga BBM. Dia justru menyesalkan sikap JK yang seolah bernafsu mendorong kenaikan harga BBM. “Pak JK lebih nafsu daripada presidennya saya lihat. Harus clear dulu lah,” kata Effendi.
Menurut Effendi, masalah utama saat ini bukanlah harga tetapi pengelolaan energi. Misalnya pemerintah menggalakkan penggunaan energi alternatif seperti gas, bukan justru sibuk mengurusi program jaminan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
“Kita belum punya diversifikasi energi, kok energi tidak ditangani? Kok yang diurusi masalah penanganan masalah jaring pengamanan sosial? Sementara harga keekonomian dicapai, akhirnya kita meliberalisasi komoditas. Siapa yang diuntungkan?” tegasnya.
Effendi menilai, saat ini pemerintah masih mampu membiayai subsidi. Dalam APBN-P 2014, pemerintah punya bantalan untuk program sosial sebesar Rp 5 triliun.
“Bantalan fiskal untuk program itu masih bisa. Kok begitu semangatnya meliberalkan harga komoditas?” tuturnya.
Seharusnya, tambah Effendi, pemerintah memperbaiki tata niaga energi nasional. Selama 10 tahun terakhir, dia menilai belum ada perbaikan.
“Benahi dulu tata niaganya. Oktan murah kasih mereka yang tidak mampu, Bajaj, motor. Sedangkan 2.000 cc ke atas, seharusnya ada diversifikasi. Kita berkutat di situ terus. Saya 10 di Komisi VII, itu terus,” jelasnya.

Ceu Popong Kritik Jokowi
Selain Efendi, anggota Fraksi Golkar Popong Otje Djundjunan juga mengkritisi pemerintahan Jokowi. Politisi yang akrab disapa Ceu Popong ini soal pemisahan kementerian pendidikan.
Pemisahan dimaksud adalah antara pendidikan dasar menengah dengan pendidikan tinggi dalam dua kementerian berbeda, yaitu Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
“Pendidikan tinggi bagian yang tidak bisa dipisahkan mulai dari pendidikan anak usia dini, dasar menengah, dan tinggi. Saya tidak mengerti dari mana dasarnya pendidikan tinggi dipenggal dari rangkaian satu lingkaran,” kata Ceu Popong.
Perempuan berusia 76 tahun itu tidak bisa menangkap alasan Jokowi memisahkan dua jenjang pendidikan yang saling berhubungan itu. Bukan soal mitra kerja di DPR yang berbeda, tapi dipisahkannya dua kementerian.
“Tolong sampaikan secara resmi kepada Bapak Presiden apa alasannya, saya sudah melihat UU yang ada. Sama sekali tidak tepat pendikan tinggi dipecah dari rangkaian semula. Saya mohon agar hal ini disampaikan resmi. Ini serius?,” kata mantan pimpinan sementara DPR itu.
?Ceu Popong mengatakan siap membantah semua argumentasi presiden yang memisahkan dua kementerian. “Supaya tidak menyesal tolong sampaikan kepada Presiden, saya sudah siapkan alasannya,” ucap politikus asal Jabar itu.(DED)

Check Also

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat melantik pejabat baru.

Dilantik Djarot, Pejabat Baru Disuruh Tancap Gas

thejak.co – Para pejabat baru disuruh langsung tancap gas dalam bekerja. Pejabat yang kinerjanya lambat, ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *