Selasa , 19 Desember 2017

Ahok Sebut Komisi II DPR Bikin Keributan

Lahan Negara di Kemayoran, Jakpus yang saat ini dijadikan lapangan Golf.
Lahan Negara di Kemayoran, Jakpus yang saat ini dijadikan lapangan Golf.

NONSTOP.com-Gubernur Ahok kesal lantaran ditolak membangun rusun di lahan negara di Kemayoran. Dia menyebut Komisi II DPR yang menjadi penyebab keributan itu.
Keinginan Ahok untuk membangun rusun di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, terancam gagal. Dia pun menuding Sekretariat Negara (Setneg) telah mengomersialkan lahan Negara tersebut dengan membangun lapangan golf. Tudingan itu karena DPR mempermasalahkan penyerahan lahan itu ke Pemprov DKI.

“Kami minta lapangan golf Kemayoran buat bangun rusun. Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla) sudah setuju. Ini DPR Komisi II bikin ribut panjang,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/9).

Ahok menilai, ketika lahan itu dipegang Setneg, pemerintah pusat mengomersialkan dengan menyerahkan lahan kepada swasta untuk dikelola. “Dipegang Setneg dikasih swasta dikomersialkan juga jadi lapangan golf,” ucapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat dengan masalah tersebut. Dia mengklaim, kalau pengalihan fungsi lapangan golf menjadi rusun merupakan usul Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain jadi rusunawa, Ahok mengaku mau membangun lapangan bola untuk penghuni rusun di lahan itu.
“Kita minta lapangan golf dijadikan lapangan bola kaki kenapa enggak boleh,” kata Ahok.

Sebelumnya, Komisi II DPR menolak lahan milik Sekretariat Negara itu dihibahkan ke Pemprov DKI.

Anggota Komisi II DPR dari PDIP Henry Yosodiningrat berharap penolakan Komisi II menjadi catatan agar pengalihan lahan di Kemayoran itu ditinjau kembali. Dia khawatir banyak masalah di lahan itu. Pimpinan Komisi II menjelaskan sikap Komisinya.

“Komisi II DPR RI menolak pengalihan aset itu, dan akan segera membentuk Panja Aset Negara untuk mengawasi aset-aset negara tersebut,” ujar Pimpinan Komisi II Rambe Kamarulzaman.

Rambe lantas membacakan kesimpulan terkait hal ini. Intinya, mereka sepakat untuk membahas soal ini dalam Panja Aset Negara bentukan Komisi II DPR.

“Komisi II DPR dan Kementerian Sekretariat Negara sepakat untuk melakukan pembahasan secara khusus terkait aset negara yang ada di bawah pengelolaan dan penanganan Kementerian Sekretariat Negara pada Forum Rapat Dengar Pendapat dengan Panja Aset Negara yang akan dibentuk oleh Komisi II DPR,” kata Rambe membacakan kesimpulan. (GAN/RAM)

Share

Check Also

Pemenang Pengadaan Tanah Merah Bantar Gebang Diduga Hasil ‘Main Mata’

  Thejak – Proses lelang pengadaan tanah merah untuk landfil di TPST Bantar Gebang diduga ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *