Selasa , 19 Desember 2017

Waduh, Adhyaksa Dinilai Belum Cocok Jadi DKI 1

Adiyaksa Dault saat didaulat menjadi cagub DKI Jakarta oleh para pendukungnya.
Adiyaksa Dault saat didaulat menjadi cagub DKI Jakarta oleh para pendukungnya.

NONSTOP.com-Gegap gempita pencalonan mantan menteri pemuda dan olahraga (menpora) Adhyaksa Dault menjadi bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta periode 2017-2022 mulai redup gaungnya.
Pria kelahiran Donggala, Sulawesi Tenggara ini dinilai akan mengalami kesulitan dalam bersaing dengan cagub DKI lainnya dalam ajang pilgub Februari 2017 mendatang.
Pengamat politik, Amir Hamzah menilai peluang kemenangan Adhyaksa Dault diprediksi sangat kecil, lantaran disebabkan oleh beberapa hal.

“Saat menjadi menteri pemuda dan olahraga, tidak ada gebrakan maupun prestasi yang berhasil ditorehkan Adhyaksa untuk dunia sepakbola Indonesia. Adhyaksa Dault memang sosok yang santai dan tenang dalam hal mengambil keputusan, hal in terlihat saat ia menjadi Menteri pemuda dan olahraga. Sosok Adhyaksa Dault dinilai kurang cocok memimpin DKI Jakarta, lantaran DKI Jakarta dengan segudang permasalah yang sangat kompleks tersebut membutuhkan sosok pemimpin yang tegas dan, berani. Tanpa partai, saya rasa Adhyaksa belum layak jadi DKI 1,”ujarnya kemarin.
Kemudian, lanjut Amir, Adhyaksa Dault dalam deklarasinya belum lama ini menyatakan bahwa ia bersumpah tidak akan makan uang rakyat.

“Semua calon pemimpin memang bisa berbicara seperti itu, namun rasanya sulit untuk dibuktikkan,” bebernya.

Dari alasan-alasan diatas menurut Amir cukup untuk membuat takaran yang sesungguhnya, bahwa kecil kemungkinan Adhyaksa Dault mampu mengalahkan popularitas dan kompetensi dengan para cagub lainnya.

“Partai harus benar-benar memunculkan calon-calon yang mampu dan memiliki uji kompetensi yang baik, dan tidak hanya mengandalkan popularitas sang calon, tanpa pula mengabaikan track recordnya selama ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Adhyaksa Dault dinilai tidak pantas mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022. Karena saat ini, dia masih menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka.
“Dia harus mundur dari jabatan Ketua Kwarnas bila ingin terjun dalam pilkada Jakarta 2017,” kata Jhoni Saleh, anggota Gerakan Peduli Aset Pramuka, kepada wartawan.

Jhoni menjelaskan bahwa jabatan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka merupakan jabatan publik. Artinya, jabatan tersebut tidak boleh diberikan bumbu politik.Bila Adhyaksa mencalonkan diri sebagai DKI-1, maka konsekuensinya ialah ia harus melepas jabatan Ketua Kwarnas. “Kalau dia ketua rukun tetangga tidak apa-apa, tak mundur,” kata Jhoni, yang merupakan anak dari Mayor Jenderal TNI Azis Saleh, mantan Sekretaris Jenderal Kwarnas awal 1970-an.

Joni menjelaskan bahwa membina pramuka merupakan pengabdian dalam sunyi, melakukan yang terbaik tanpa pamrih. Lain dengan pengabdian pada jabatan politik.”Kalau ikut pilkada namanya pengabdian dalam gaduh, pengabdian dalam pamrih,” katanya. Terlebih lagi bila ternyata Adhyaksa menjual dirinya untuk mendapatkan dukungan partai.Menurut Joni, “dosa” Adhyaksa sebagai bagian dari Gerakan Pramuka akan sedikit berkurang jumlahnya bila ia maju melalui jalur independen. Namun menurutnya jalur independen akan sangat berat bagi Adhyaksa.

Menurut Joni, bagi Ahok, sapaan akrab Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, satu juta kartu tanda penduduk pun dirasa belum menjanjikan untuk maju. Joni pesimis Adhyaksa bisa dapatkan kursi Ahok meski mengumpulkan lebih banyak KTP. “Harus nempel partai sana, nempel partai sini,” katanya.

Jhoni mengatakan Gerakan Pramuka berdiri di atas semua golongan. Dia tidak ingin kegiatan politik merusak organisasi kepramukaan. Bila Adhyaksa memilih jalur politik, Jhoni menganggap bahwa selama ini mantan Menpora itu tidak tulus bergabung dalam Gerakan Pramuka. “Artinya dulu dia menyesal jadi Ketua Kwarnas karena tidak dapat apa yang dia mau,” katanya.
Jika Adhyaksa tetap ingin maju dalam pilgub 2017 dan tidak menanggalkan jabatannya sebagai Ketua Kwarnas, kemungkinan akan ada Musyawarah Nasional Luar Biasa Gerakan Pramuka.
Jhoni mengajak ketua dan pengurus kwartir daerah di Tanah Air berani mengingatkan dan mengevaluasi Adhyaksa Dault yang menjadi anggota pramuka hanya karena kedudukannya sebagai Menpora di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (SOF/DRI)

Share

Check Also

Pemenang Pengadaan Tanah Merah Bantar Gebang Diduga Hasil ‘Main Mata’

  Thejak – Proses lelang pengadaan tanah merah untuk landfil di TPST Bantar Gebang diduga ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *