Selasa , 19 Desember 2017

Sstt..Kepala BPAD Angkat Anak Kandung Jadi PHL

Ahok
Ahok

NONSTOP,KKN- Siapa bilang di kabinet kerja Gubernur Ahok sudah bersih dari praktik KKN. Buktinya, di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI Jakarta, masih terjadi praktik KKN, yaitu nepotisme. Tersiar kabar, Kepala BPAD DKI Tina Budianti, diduga mengangkat anak kandungnya bernama Cesario R.A menjadi petugas harian lepas ( PHL) di perpustakaan Cikini.
“Ya saya dengar begitu, dia (Cesario) anak ibu Tina,” kata salah seorang PHL perpustakaan Cikini kepada Nonstop, Senin (5/10).
Praktik nepotisme yang dilakukan mantan pejabat Badan Kepagawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta itu, ternyata sudah menjadi rahasia umum.
Hal itu dibenarkan Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto. Menurut Sugiyanto, Tina mengangkat anaknya sebagai PHL, setelah dia menjadi Kepala BPAD DKI. Aksi nekad yang dilakukan pejabat tersebut dinilai telah mencoreng citra Ahok yang dikenal sebagai gubernur anti KKN.
“Praktik nepotisme jelas melanggar pasal 17 Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” beber SGY sapaannnya.
Dalam UU tersebut lanjutnya, ditegaskan mengenai larangan penyalahgunaan melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang wenang oleh pejabat pemerintah.
Selain itu, pada pasal 42 Undang Undang tersebut juga melarang pejabat pemerintah yang berpotensi memiliki konflik kepentingan menetapkan dan atau melalukan keputusan dan atau tindakan.

“Pejabat yang melanggar ketentuan pasal di atas dapat dikenakan sanksi administratif berat sebagaimana disebutkan pada pasal 80 ayat 3 UU tadi,” jelasnya.

Bukan hanya itu kata SGY, pada pasal 81 ayat (3), Tina juga bisa dikenakan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitasn lainnya, pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya.
“Sesuai aturan UU di atas, pejabat nepotisme bisa diberhentikan tetap serta dipublikaaikan di media massa,” ujarnya.
Untuk itu Sugiyanti meminta Gubernur Ahok segera bertindak untuk menyelidiki praktik KKN di kabinet kerjanya dan selanjutnya mengambil langkah tindakan sanksi administrasi berat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
Terkait hal ini, saat dimintai konfirmasi, Tina Budianti tidak memberikan jawaban. Hingga berita dimuat, SMS yang dikirimkan Nonstop juga tak berbalas. (GAN)

Share

Check Also

Pemenang Pengadaan Tanah Merah Bantar Gebang Diduga Hasil ‘Main Mata’

  Thejak – Proses lelang pengadaan tanah merah untuk landfil di TPST Bantar Gebang diduga ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *