Selasa , 19 Desember 2017

Kritik Gubernur, RT/RW Anti Ahok Bakal Dipecat

Gubernur DKI Ahok
Gubernur DKI Ahok

NONSTOP.com-Aneh, seorang Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa memecat Ketua RT/RW, padahal pemilihan RT/RW dipilih langsung oleh warga. Hal itu sudah terjadi kepada Ketua RW 012, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Selatan.

Lantaran menentang kebijakan Gubernur DKI Jakarta terkait aplikasi Qlue, seorang Ketua RW 012, Kelurahan Kenon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat dipecat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja.

“Iya betul hari Jumat kemarin. Tapi legalitas formalnya saya belum terima, menunggu keputusan dari wali kota, baru ucapan dari lurah saja,” kata Agus saat dihubungi, kemarin.

Sebab, berdasarkan undangan dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Jakarta yang membicarakan SK-Gub 903/2016 tentang Pemberian Uang Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak ada sanksi bahwa Ahok bisa mencopot pengurus warga.

“Dalam Pergub 903 itu tidak ada sanksi. Kenapa saya harus diberhentikan? Sanksinya kalau saya tidak melaksanakan pemotoan tiga kali sehari saya enggak terima duit, ya saya enggak masalah,” ketus Agus.

“Dan aturan manapun tidak membenarkan Gubernur memecat RT RW karena prinsipnya kan yang namanya RT RW legalitasnya sebenarnya di masyarakat. Mereka yang ngangkat, yang jadi masalahnya ini tangan besi,” tegasnya.

Agus mengaku memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya enggan berpartisipasi dalam aplikasi Qlue yang dicanangkan Pemprov DKI. “Saya sih mau aja, tapi maksudnya jangan diwajibkan dan ditargetkan. Karena ini bisa jadi fitnah, bisa jadi adu domba,” kata Agus.

Agus mencontohkan, ketika ia sedang merasa benci dengan atasannya yakni Lurah Kebon Melati, bisa saja ia memanfaatkan aplikasi tersebut untuk melengserkan lurah tersebut.

“Sekarang kalau seumpamanya saya sentimen sama lurah saya, bisa saja saya ambil sampah terus berarakin (berantakin) di lapangan, saya foto di Qlue kemudian tulis ini terjadi di jalan sekian, 2×24 jam laporan tuh lurah pasti diberhentikan oleh Ahok,” ujarnya.

Menurutnya, aplikasi tersebut memang bagus untuk menunjukkan sistem keterbukaan. Namun di sisi lain bisa disalahgunakan oleh orang tak bertanggungjawab.

“Emang bagus sistem keterbukaan tapi enggak seperti ini. Dia tuh bisa lihat siapa sih yang ngadu? Akhirnya kan adu domba yang ada,” imbuhnya.

“Kita ini RT/RW sudah repot sama kerjaan sosial yang sudah 2×24 jam. Masa harus diatur atur seperti itu, sambung Agus.

Agus sendiri merasa heran soal pemecatannya. Ia pun menyebut Ahok sebagai pemimpin bertangan besi.

Atas peristiwa yang dialaminya itu, hari ini Agus bersama seluruh RT & RW di DKI Jakarta yang dihadiri oleh LBH Jakarta dan beberapa LSM akan melakukan konsolidasi hasil dengar pendapat dengan komisi A DPRD DKI Jakarta tentang SK Gubernur Nomor: 903 Tahun 2016 tentang pemecatannya. “Ini sekarang di intervensi lagi sama lurah supaya menunda acara kopnsolidasi,” katanya.

Agus pun tak tahu alasan sang lurah tiba-tiba menyuruh dirinya untuk menunda acara tersebut. Dia menduga Lurah Kebon Melati takut dimarahi oleh Ahok. “Ketakutan sendiri dia begitu akhirnya dengar saya mau bikin acara seperti ini. Ini dia bakalan kena marah habis,” katanya.

 

Ahok Hina Jabatan RT/RW

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan dana insentif kepada Ketua RW maupun RT yang mem-posting tentang keadaan daerahnya di aplikasi Qlue.

Namun, kebijakan yang dicetuskan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu ditentang beberapa pihak. Salah satunya ialah Ketua RW 012, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Agus Iskandar.

“Iya betul, tapi jangan salah sangka, Pak RW tuh orang banyak duit loh. Ada juga RW yang pengusaha,” kata Agus.

Menurutnya, orang nomor satu di DKI Jakarta itu sudah menghina jabatan Ketua RW maupun RT. “Contohnya Haji Goni, dia itu sekarang Ketua Forkabi Pusat dan anggota DPRD Komisi A, tapi dia masih jadi RW. Jadi jangan dianggap hina, Ahok nih menghina RT/RW banget. Jabatan RT/RW itu bukan jabatan kita cari duit tapi pengabdian,” tegasnya.

Sebelumnya, Agus sudah mendengar pernyataan Ahok yang akan memecat siapa saja Ketua RW dan RT yang tidak mau menggunakan aplikasi Qlue. Mendengar peringatan tersebut, Agus tak gentar sedikit pun. Sebab menurutnya, tidak ada undang-undang manapun yang mengatakan bahwa Gubernur bisa memberhentikan Ketua RW maupun RT.

Tak disangka, lantaran enggan mengikuti kebijakan itu, beberapa hari lalu Agus justru diberhentikan dari masa jabatannya. Ia mengatakan, jika Lurah Kebon Melati tak berani memberhentikan dirinya, maka sang lurah lah yang akan dicopot dari masa jabatannya.

“Tahu, dia bicara seperti itu. Tapi kenapa kita harus takut? Karena SK Gubernur enggak ada sanksi sampai memberhentikan. Dan yang lebih kasihan lagi ini kalau lurah tidak bisa memberhentikan atau memecat RW, lurahnya yang diberhentikan berikut perangkatnya sampai staf-stafnya. Kepemimpinan kaya apa kaya gini?,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menyesalkan sikap arogan yang dipertontonkan Lurah Kebon Melati, Tanah Abang, Winetrin. Menurut Taufik, Lurah mestinya tidak boleh asal main pecat.

“Ibu lurah tuh tugasnya bukan mecat RW, masak lurah main pecat, aneh!” kata Taufik kepada TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (29/5).

Ketua DPD Gerindra DKI ini berpendapat, lurah harusnya bisa memahami dan mendengarkan keluhan masyarakat. Bukan malah menciptakan ketegangan di akar rumput.

“Lurah jangan main ancam gitulah. Udah kayak preman aja tuh lurah ngancem-ngancem RT/RW. Mereka (RT/RW) ini tokoh masyarakat lho, hati-hati,” pesan Taufik.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat angkat bicara terkait aplikasi Qlue yang mendapat penolakan dari sejumlah RT dan RW di Jakarta.

Djarot menegaskan, setiap persoalan bisa diselesaikan dengan cara dialog. “Enggak memanas, kita bisa dialog. Kita sudah omongin. Maksudnya kan kita baik,” ujar Djarot saat mengikuti acara Car Free Day di Jalan Silang Monas Barat, Jakarta Pusat, Minggu (29/5).

Mantan Wali Kota Blitar itu mengatakan, menjadi pengurus RT/RW harus Ikhlas sebagai pelayan masyarakat. Aplikasi Qlue tidak hanya ditugaskan kepada Ketua RT/RW saja, namun juga bisa oleh tim kepengurusan.

“Ikhlas tidak sebagai pelayan masyarakat itu saja. Kalau ketuanya sedang sibuk pengurusnya kan juga bisa,” ujar dia.

Aplikasi Qlue tersebut, sambung dia, membantu pemerintah pusat untuk mengetahui keadaan dan kondisi di daerah masing-masing, sebab yang paling mengetahui itu adalah ketua RT/RW.

“Maunya kan kita tahu bagaimana sih keadaan dan kondisi daerah masing-masing. Yang paling tahu kan RT RW jadi tolong sampaikan melalui Qlue bukan hanya yang jelek saja tapi bagus juga,” ungkap politisi PDIP tersebut.

Sementara terkait ancaman boikot terhadap Pilgub DKI dari para pengurus RT/RW, Djarot berharap hal itu tak terjadi.

“Kalau saya bilang janganlah. Kita ngomong lah nanti, karena bagaimana pun saya paham betul kok RT RW itu punya kesibukan luar biasa,” pungkas Djarot.(RBN/DRI)

 

 

 

Share

Check Also

Pemenang Pengadaan Tanah Merah Bantar Gebang Diduga Hasil ‘Main Mata’

  Thejak – Proses lelang pengadaan tanah merah untuk landfil di TPST Bantar Gebang diduga ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *