Selasa , 19 Desember 2017

Pecat Rw di Tanah Abang, Ahok Bakal Diseret ke Pengadilan

Gubernur Ahok
Gubernur Ahok

NONSTOP.com-Pemecatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap Ketua RW 12 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat berbuntut panjang. Warga RW 12 Kebon Melati akan menggugat pemecatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kalau surat legalitas pemecatan keluar kami akan gugat di PTUN,” ujar Ketua RW 12 Agus Iskandar.

Sebelum melanjutkan ke jalur hukum, pihaknya akan mengadukan sikap Ahok ke Komisi A DPRD DKI Jakarta terkait pemecatan yang dialami oleh Ketua RW 12 Kebon Melati. “Namun sebelum itu, kami punya wakil rakyat. Kami akan adukan itu,” ungkapnya.

Agus menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menolak kebijakan Ahok yang mewajibkan setiap RT/RW harus melapor tiga kali sehari menggunakan aplikasi Qlue. “Kami tetap menolak,” tutupnya.

Sementara Wakil RW 12 Kebon Melati, Poly Siahaya, menuding aplikasi Qlue yang dicanangkan oleh Ahok hanya untuk kegiatan politiknya jelang Pilgub DKI yang akan berlangsung 2017.

“Saya curiga ini kegiatan politiknya dia aja. Qlue ini tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh Ahok untuk memata-matai kegiatan lawan politiknya melalui RT/RW,” katanya di Kebon Melati, Jalan Sabeni Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (30/5).

Poly menjelaskan, dalam aplikasi Qlue banyak laporan yang menjelek-jelekan lawan politik Ahok di Pilgub DKI. Bahkan tak sedikit yang melakukan kampanye hitam. “Banyak orang-orang yang menjelek lawan politiknya, jadi enggak herankan,” tegasnya.

Menurutnya, aplikasi Qlue yang diluncurkan oleh Pemprov DKI ini tidak efektif dan efisien dan terkesan dipaksakan.

“Kalau 1 hari 3 kali, kira-kira dia mau ngelaporin apa? bisa jadi bohong. Saya tidak mau jadi pembohong, saya curiga ini kegiatan politik Ahok untuk mengetahui lawan politiknya,” tutupnya.

Poly juga menegaskan bahwa Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok) tidak berhak memecat seorang ketua RW. “Ahok tidak berhak memecat RT/RW, tidak ada aturannya. Kalau dia menggunakan dasar SK Gubernur 903/2016, itu akal-akalan dia saja. Itu pergub tidak ada hubunganya dengan kita,” kata Poly.

 

Ahok Tuding RT/RW Tukang Palak

Di tempat berbeda, Ahok mengancam akan menghentikan dana operasional yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada ketua RT/RW. Pemprov DKI sendiri, kata Ahok, memberikan dana opersional sebesar Rp1,2 juta per bulan kepada ketua RT/RW di Jakarta.

“Dia tidak boleh ambil uang operasional. Kan saya cuma mau nawarin nih, Anda mau ambil uang operasional Rp1,2 juta sebulan, pertanggungjawabannya gimana? Jangan pertanggungjawaban cuma kuitansi-kuitansi doang, sebagian ngarang,” papar Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (30/5).

Ahok menjelaskan bahwa RT/RW bukan profesi dari Pemprov DKI. Oleh karena itu, dirinya ingin membuat dana yang diberikan menjadi sesuatu yang memiliki timbal balik.

“Saya bilang, kalau begitu kalian dibuat bisnis saja. Kalau mau terima uang, ada kinerja terukur. RT/RW boleh enggak mungutin duit tanpa transparansi? Enggak boleh. Dalam tata negara kita semua mesti terdata,” lanjut Ahok.

Ia mengatakan bahwa tugas dan peran dari para ketua RT/RW sudah baik. Namun, ada beberapa oknum yang menyalahgunakan jabatan itu untuk berkuasa. “Sekarang itu bagus, tapi bukan buat malakin orang. Bukan buat berkuasa tapi melayani,” lanjutnya.

Ahok memberi beberapa contoh kasus penyalahgunaan jabatan RT/RW. Salah satunya berada di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Kamu lihat saja Tanah Abang di belakang Grand Indonesia. Kamu tanya, parkir liar itu setor ke siapa? Kamu tanya saja mau di Mangga Besar, Sawah Besar, kamu tanya oknumnya siapa? Itu kan memang dulu ada oknum main, oknum RW,” ungkap Ahok.

Menanggapi hal ini Poly Siahaya, Wakil RW 12 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat membantah tudingan Ahok menjadi tukang palak para Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Bisa dicek, kapan kami minta uang retribusi. Kalau ada silakan cari, kami tidak memungguti seperser pun dari mereka,” tegasnya.

Poly mengatakan, tuduhan Ahok dilontarkan lantaran pengurus RT/RW menolak aplikasi Qlue. “Kalau punya data ya pidanakan aja, tangkap saja. Jangan digeneralisir, jangan kami karena menolak Qlue kami dituding begitu,” tutupnya.(RBN)

 

Share

Check Also

Bangunan Liar di Kawasan Yung Sen Pakuhaji Ditertibkan

Thejak – Bangunan Tanpa IMB di Kawasan Yung Sen Desa Laksana Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *