Selasa , 19 Desember 2017

Dilarang Orasi di KPK, Dhani Sindir Slank

Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet saat berdemo di Depan Gedung KPK,Kemarin.
Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet saat berdemo di Depan Gedung KPK,Kemarin.

NONSTOP.com-Rencana Ahmad Dhani menggelar konser di Gedung KPK berantakan. Soalnya, mobil yang akan dijadikan panggung ditangkap polisi. Dhani pun protes, kenapa dirinya dilarang, sementara Slank diizinkan.

 

Aksi Ahmad Dhani dan sejumlah aktivis di Gedung KPK dibubarkan oleh pihak kepolisian. Rencananya, bakal calon Gubernur DKI ini akan menggelar konser terkait dengan status Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang diduga tersangkut korupsi.

 

Tidak terima, Dhani yang didampingi Ratna Sarumapet pun mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya tersebut terkait mobil dan kru yang diamankan kepolisian. “Kita mau tanya, kenapa anggota kita diperiksa? Dalam rangka BAP atau apa? Harus jelas ini,” ujar Dhani di Mapolda Metro Jaya, Kamis (2/6).

Dhani masih mempertanyakan kenapa mobil beserta kru-nya diamankan pihak berwajib. Menurut dia, akibat diamankannya mobil itu, konser di depan Gedung KPK jadi gagal.

 

Ia pun mempertanyakan mengapa waktu konser band Slank di Gedung KPK beberapa waktu lalu tidak dilarang pihak berwajib.  “Konser kita gagal ini di KPK. Kenapa waktu itu konser Slank di KPK boleh, kami dilarang? Ada apa ini?” ucapnya.

Dhani pun mempertanyakan kenapa mobilnya ditahan. Menurut dia, mobil dan delapan orang di dalamnya tidak melakukan pelanggaran. “Kalau memang enggak boleh masuk, ya enggak boleh masuk, tetapi ini kan ditahan. Kalau ini ditahan, ini melanggar pasal apa?” kata Dhani.
Sementara itu, Dhani mengaku dirinya ditelepon Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti. Menurut Dhani, Dirkrimum Polda Metro melarang untuk melakukan demo atas instruksi dari Presiden RI. “Saya kemarin ditelepon Dirkrimum. Pak Dir bicara ke saya, katanya, instruksi Presiden enggak boleh demo di KPK,” kata Dhani.

Dhani menyatakan keheranannya dengan larangan tersebut, apalagi larangan itu berasal dari Presiden langsung. “Kenapa Presiden ngurusin demo di KPK?” ucap Dhani.

 

Menanggapi itu,  Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti membantah telah mencatut nama Presiden Joko Widodo saat menghubungi musisi Ahmad Dhani terkait larangan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Krishna mengatakan bahwa Dhani-lah yang menyebut nama Presiden Joko Widodo dalam percakapan SMS kepada dirinya. “Saya tidak pernah sama sekali membawa nama Presiden seperti yang dikatakan Dhani, malah yang bersangkutan menyebut dalam SMS ke saya dan masih ada,” ujar Krishna.

 

Krishna menambahkan, dia memang sempat menghubungi Dhani, tetapi hanya mengatakan bahwa jika ada demo di tempat yang dilarang sesuai undang-undang, dia sebagai aparat penegak hukum wajib menertibkannya.
Krishna menuturkan, dia secara persuasif meminta Dhani agar tidak melakukan aksi unjuk rasa dengan menggunakan truk trailer. Hal tersebut lantaran akan mengganggu keamanan dan ketertiban lalu lintas di sekitar lokasi aksi unjuk rasa.  “Saya persuasif meminta agar tidak demo dengan gunakan kontainer karena akan memacetkan jalan di Jakarta,” kata Krishna.
Diketahui, Pagi kemarin, tiga unit mobil yang akan digunakan untuk melakukan aksi unjuk rasa “Panggung Rakyat Tangkap Ahok” diamankan di Polda Metro Jaya. Aksi Panggung Rakyat Tangkap Ahok sendiri digagas oleh Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta.

Aksi dihadiri sejumlah tokoh nasional dan beberapa musisi Tanah Air. Sejumlah tokoh tersebut antara lain mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso, Mayjen (Purn) Prijanto, aktivis perempuan Ratna Sarumpaet, musisi ternama Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jaya Suprana, Eggie Sudjana, hingga Presiden KSPI Said Iqbal.

Massa anti-Ahok gabungan dari berbagai orman Federasi Serikat Buruh KSPI, GPII, Geprindo BRN, Kobar, KAHMI Jak-ut, GTA, ACTA, Laskar Bugis Makassar/Priboemi, Gemuis Betawi, SNI, korban gusuran Pasar Ikan, Bima, serta Orang Kita.

 

Sementara terkait dengan kasus Ahok, mantan Istri Maia ini mengatakan dirinya sudah mendapat informasi soal status Ahok. “Penyidik menyatakan Ahok tersangka. Sumber yang terpercaya. Komisioner yang belum menyatakan tersangka,” ujar Dhani di depan gedung KPK.

 

Jika dalam waktu dekat KPK belum menjadikan Ahok tersangka, Dhani mengancam ribuan buruh akan mogok kerja selama tiga hari. Hal itu diungkapkan Dhani saat menggelar aksi unjuk rasa di seberang Gedung KPK. “Kalau sampai komisioner KPK tidak menetapkan Ahok sebagai tersangka, buruh akan demo tiga hari,” ujarnya.

Ancaman bakal calon gubernur DKI Jakarta itu disambut tepuk tangan meriah oleh sekitar seratusan buruh. Selain itu, Dhani juga mempertanyakan penetapan UMR Jakarta oleh Ahok yang dianggapnya lebih rendah dari Bekasi. “UMR di DKI Rp 3,1 juta, di Bekasi Rp 3,3 juta,” ujarnya.

Setelah menggelar aksi sekitar satu jam, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet beserta ratusan buruh yang berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI), Rumah Rakyat Indonesia (RRI) kemudian membubarkan diri. Pengunjuk rasa yang berdemo di seberang Gedung KPK, tepat di depan Wisma Bakrie 2, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan kemudian digiring polisi ke arah Menteng, Jakarta Pusat.

Meski sempat ada keributan di antara pengunjuk rasa dan polisi, namun tidak sampai terjadi bentrokan. Akibat unjuk rasa ini arus lalu lintas dari Kuningan menuju Menteng, demikian arah sebalinya menjadi tersendat.(JJ/BCR/HW/BHR)

 

 

Share

Check Also

Bangunan Liar di Kawasan Yung Sen Pakuhaji Ditertibkan

Thejak – Bangunan Tanpa IMB di Kawasan Yung Sen Desa Laksana Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *