Selasa , 19 Desember 2017

Masya Allah, Ahok Izinkan Pijat Plus-plus Buka Saat Ramadhan

Gubernur Ahok
Gubernur Ahok

NONSTOP.com- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali membuat kebijakan kontroversial. Seusai memperbolehkan minuman keras beredar di Jakarta, pria yang biasa Ahok itu mengizinkan spa buka selama bulan Ramadhan.

 

Selama bulan suci Ramadhan 1437 Hijriah, sebanyak 311 tempat hiburan malam di DKI Jakarta diwajibkan menutup usahanya. Dasar hukum penutupan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan.
“Dasar hukum penutupan tersebut juga berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan industri pariwisata di DKI Jakarta,” ujar Plt Kepala Dinas DKI Jakarta Jeje Nurjaman saat menghadiri silaturahmi Kapolda Metro Jaya bersama pengelola industri pariwisata dan pimpinan ormas, Mapolda Metro Jaya, Selasa (31/5).
Jeje menjelaskan, ada pun jenis usaha hiburan malam yang ditutup adalah diskotek 66 usaha, griya pijat 230 usaha, klub malam 8 usaha, mandi uap 7 usaha.

Sementara, tempat usaha hiburan yang boleh buka dengan pengaturan waktu 625 usaha di antaranya karaoke 268 usaha, musik hidup 165 usaha, bola sodok 60 usaha, permainan ketangkasan manual dan elektronik 89 usaha, pijat refleksi 43 usaha.
“Sisanya 351 usaha boleh buka, di antaranya spa 14 usaha, bioskop 258 usaha, bola gelinding 2 usaha, padang golf 3 usaha, pusat olahraga dan kesegaran jasmani 68 usaha, taman relaksasi 6 usaha,” papar Jeje.
Jeje menambahkan, 311 tempat usaha hiburan wajib tutup pada satu hari sebelum Ramadhan. Hari pertama Ramadhan, Malam Nuzulul Quran, satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau malam takbiran, hari pertama dan kedua Hari Raya Idul Fitri, satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha, dan Hari Raya Idul Adha.

Ada pun, usaha karaoke dan musik hidup dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan puasa mulai pukul 20.30 WIB hingga pukul 01.30 WIB.

Dinas Pariwisata DKI Jakarta juga menambahkan ketentuan, bagi usaha hiburan dilarang memasang reklame/ poster, serta pertunjukan film dan pertunjukan lainnya yang bersifat pornografi, pornoaksi, dan erotisme. Dilarang menyediakan hadiah dalam bentuk dan jenis apapun.
Jeje menuturkan, ada pun sanksi administrasi bagi usaha hiburan dengan memberikan teguran hingga pencabutan TDUP. Dari laporan Dinas Pariwisata DKI Jakarta, dari 2011 hingga 2015, bentuk pelanggaran mengalami penurunan.
Sebagai bentuk tanda, boleh buka atau tutupnya sebuah usaha hiburan, Dinas Pariwisata DKI Jakarta memasang sticker. Sticker dengan warna hijau artinya boleh buka, sedangkan sticker merah artinya harus tutup.

Sebelumnya, Ahok menyatakan peredaran minuman keras (miras) diperbolehkan di Ibukota. Sebab, menurut dia, penjualan miras ada diatur di peraturan daerah atau Perda.

Ahok merasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak pernah melarang adanya miras di toko-toko swalayan Jakarta. Namun begitu, ada pembatasannya yang diatur dalam Perda miras.

Diketahui, Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang di dalamnya disebutkan minuman alkohol lima persen ke bawah termasuk minuman beralkohol tipe A, yang masih boleh dikonsumsi.

Terlebih sesuai Peraturan Presiden No. 74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, semua kepala daerah di Indonesia sudah diberi kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang miras sesuai karekteristik daerahnya masing-masing.

“Kalau menurut Perdanya, sebenarnya boleh. Asal dibatasi, ada umurnya. Perda kita tidak melarang hanya membatasi,” katanya kepada wartawan di Balaikota, belum lama ini.

Di sisi lain, ia mengakui Pemprov DKI memang mempunyai saham di salah satu perusahaan minuman keras (miras). Ia menceritakan kepemilikan saham perusahaan miras oleh pemprov DKI terjadi di zaman Gubernur Ali Sadikin. Ia menampik tudingan yang menyebut dirinyalah yang mendirikan pabrik miras tersebut.

“Kalau nggak salah zamannya Pak Ali Sadikin. Tahun 70 berapa saya nggak tahu. Dan itu sudah go public. Kemarin kan nyalahin saya, seolah-olah saya yang bikin pabrik bir. Saya aja belum tahu. Masih ngompol kali tuh,” ujarnya.

Sementara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa peredaran miras di Ibukota hanya akan dilakukan di toko pengecer besar. Dengan demikian, tidak akan ada penjualan miras di minimarket.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Irwandi di Jakarta, Senin (23/5) lalu, saat menanggapi dicabutnya Peraturan Daerah (Perda) Pelarangan Minuman Keras oleh Kementerian Dalam Negeri. “Kalau di tempat kecil (minimarket) dipastikan masih tidak boleh,” tegas Irwandi.

Irwandi memastikan bahwa penjualan miras di Jakarta masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2015. “Jadi kalau di supermarket gitu masih boleh,” ujar Irwandi.

Ahok Keok Digugat Nelayan Soal Reklamasi

     Sidang gugatan terhadap izin reklamasi Pulau G di kawasan Teluk Jakarta memasuki babak terakhir. Hakim PTUN Jakarta menerima gugatan pihak nelayan dan meminta izin reklamasi dicabut.
“Mengabulkan gugatan para penggugat 5 orang nelayan teluk Jakarta,” ujar Hakim Adhi Budi Sulistyo membacakan putusan sidang di PTUN Jakarta, Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (31/5).

Keputusan hukum yang digugat adalah Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa sebagai pihak pengembang.
Adhi menyatakan surat keputusan Gubernur 2238/2014 kepada PT Muara Wisesa tidak sah. Gubernur pun diminta pengadilan untuk mencabut surat itu. “Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat putusan itu,” imbuh Adhi.

Putusan hakim ini disambut sorak syukur pengunjung sidang. “Allahu Akbar,” kata seorang pengunjung seusai pembacaan putusan di PTUN, Jaktim, Selasa (31/5).
Pengunjung lainnya ikut menirukan lafadz takbir tersebut. Mereka berdiri. Ada juga yang berpelukan satu sama lain. Keriuhan juga terjadi di luar ruang sidang. Sejumlah pengunjung langsung berorasi. “Tolak reklamasi sekarang juga,” teriak seorang pengunjung.
Gugatan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dilayangkan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
Ketua Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI, Martin Hadiwinata menyatakan optimistis terkait hasil putusan sidang gugatan. Sebab, pemprov dinilai tidak berwenang mengeluarkan izin reklamasi di Teluk Jakarta.(JJ/SOF/RBN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Check Also

Bangunan Liar di Kawasan Yung Sen Pakuhaji Ditertibkan

Thejak – Bangunan Tanpa IMB di Kawasan Yung Sen Desa Laksana Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *