Sabtu , 25 November 2017

Pemkot Depok Cuek, Ratusan Menara BTS Ilegal Dibiarkan Berdiri

Satpo PP saat menyegel BTS ilegal di Depok.
Satpo PP saat menyegel BTS ilegal di Depok.

thejak.co – Ratusan menara Base Transceiver Station (BTS) dan Mikrosel yang sudah berdiri tegak di Kota Depok ternyata banyak yang tidak punya izin gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tower. Padahal, tower-tower itu beresiko roboh dan menimpa warga sekitarnya.

Anehnya, keberadaan BTS dan Mikrosel tidak berizin ini dianggap bukan persoalan serius oleh Pemerintah Kota Depok.

Buktinya sebagian dari tower tanpa izin itu sudah berfungsi dan sudah dimanfaatkan oleh provider telekomunikasi, entah itu Telkomsel. Indosat. Exel, atau apapun provider yang butuh BTS di wilayah Kota Depok.

Ironisnya, jumlah BTS yang tidak berizin, setiap tahun terus bertambah jumlahnya. Kini, dengan perkembangan teknologi muncul lagi, Mikrosel.

Keberadan Mikrosel tanpa izin itu pertama kali terungkap di Kelurahan Depok. Sebab, LPM setempat sempat bertanya Lurah, soal keberadaan tiang tinggi yang berdiri hanya beberapa meter dari pinggir Jalan Raya Kartini, persis di halaman kantor kelurahan.

Pihak di Pemkot Depok mengaku tidak tahu tentang keberadaan Mikrosel itu, termasuk siapa yang memberi izin segala macam.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim), Wijayanto juga tidak mengetahui siapa pemilik BTS dan Mikrosel itu. Begitu juga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dudi Mi’raz.

“Aneh saja, masa mereka ga tahu, jangan-jangan pura-pura tidak tahu karena kehadirannya kemudian dipermasalahkan,” terang Rudi, seorang pengusaha di Depok, Selasa (13/12).

Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna juga tidak percaya kalau semua pejabat terkait tidak mengetahui keberadaan dan pemilik BTS dan Mikrosel itu. “Tidak mungkin mereka tidak tahu,” kata Pradi Supriatna.

Dengan kondisi seperti ini Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pun dituding ssebagai pihak yang bertanggungjawab, karena dinas inilah yang mengeluarkan surat rekomendasi.

Padahal surat rekomendasi yang memastikan titik koordinat itu sebenarnya bukanlah bersifat izin, apalagi disebut IMB. Dalam rekomendasi itu secara tegas disebut rekomenadi bukanlah izin.

Praktek yang terjadi di lapangan, hampir semua BTS dan Mikrosel dibangun atas dasar rekomendasi yang dikeluarkan Diskominfo.

PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Depok, Hardiono mengakui, Diskominfo melalui bidang Postel mengeluarkan rekomendasi. “Tapi rekomendasi itu berlaku jika pihak pelaksana sudah mengantongi IMB yang dikeluarkan BPMP2T,” ujarnya.

Menurut Hardiono, selama menjadi PLT Kadisinfokom, pihaknya belum pernah mengeluarkan rekomendasi BTS dan Mikrosel. “Itu mungkin saat pejabat terdahulu sebelum saya masuk sebagai Plt,” kata dia. MUL

 

Share

Check Also

ADE YASIN DAPAT TIKET PILKADA DARI PKB

thejak.co – Suhu politik di Kab. Bogor mulai memanas. nama-nama calon bupati bermunculan. Diantaranya adalah ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *