Sabtu , 27 Mei 2017

Anaknya Kalah Bertarung di Pilgub DKI, SBY harus Legowo

 SBY diminta bersikap legowo atas kekalahan anaknya, AHY di Pilgub DKI.
SBY diminta bersikap legowo atas kekalahan anaknya, AHY di Pilgub DKI.

thejak.co – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus bersikap legowo terkait kekalahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang digelar Rabu (15/02/2017). Dan, jangan mengaitkan kekalahan itu dengan pemberian grasi Antasari oleh Jokowi.
“Reaksi SBY yang mengaitkan kekalahan AHY dengan pemberian grasi pada mantan ketua KPK Antasari merupakan hal yang keliru. Sebab, pemberian grasi itu sendiri merupakan hak prerogatif Presiden,” ucap Sekretaris Jenderal Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (Sekjen HMS), Hardjuno Wiwoho.
Kata dia, SBY dahulu saat masih menjadi Presiden ke-6 juga pernah memberikan grasi kepada Corby yang merupakan terpidana kasus narkoba di Bali. Ia memberikan gambaran, ilustrasi kejadian ini hampir serupa.
Dia juga menilai, tindakan SBY sangat keliru jika mengaitkan kekalahan anaknya dengan grasi Antasari yang diberikan Jokowi. Karena, grasi itu hak prerogatif Presiden.
“Bahkan saya merasa kasihan pada SBY, kenapa pernyataannya itu diungkapkan secara terbuka? Sejatinya, kekalahan AHY di Pemilukada DKI 2017 kemarin, jelas tak ada kaitannya dengan hal itu. AHY pun sudah bersikap legowo dan mengungkapkannya secara terbuka kepada media dan publik,” ungkapnya.
Seyogyanya, SBY yang pernah menjadi pimpinan nasional (Presiden ke-6 RI), tukas Hardjuno, tidak bersikap emosional seperti itu. “Bahkan sampai menduga ‘majunya’ AHY dijegal lewat pengungkapan kembali kasus Antasari secara terbuka,” jelasnya.
Dirinya pun heran. “Mengapa SBY tidak mampu menjaga sikap seperti halnya mantan Presiden Amerika, Barack Obama?” tanya Hardjuno.
Nah, di situlah ia melihat bahwa SBY kurang dapat menempatkan dirinya. “Sehingga, emosional dan dampaknya dapat mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa,” tegasnya.
Konflik yang berkembang saat ini, menurut Hardjuno, membuktikan ada pihak yang kurang dewasa di dalam menyingkapi masalah tersebut. “Kenapa kemudian Pak SBY sebagai Presiden ke-6 RI, harus khilaf dan dapat diduga statementnya tersebut apabila dikritisi penegak hukum atau Polri, bisa dimungkinkan masuk kategori penghinaan kepada Presiden RI saat ini (Jokowi),” tandasnya.
Menurut Hardjuno, penghinaan kepada Kepala Negara (Presiden RI-red) dalam hukum pidana, masuk delik umum. “Tanpa ada yang melaporkan, bisa jadi bahan Direskrimum Mabes Polri untuk mengusutnya,” papar dia.
Apabila mencermati Pasal 14 UUD ’45 dan UU tentang grasi, ucap Hardjuno, maka, jiwa semangatnya adalah pemberian pengampunan pada narapidana yang sudah bertobat lahir batin. “Jadi itu merupakan ajaran kemuliaan. Secara religi, Allah SWT saja memberikan pengampunan pada umat-NYA yang telah bertobat mohon ampun. Karena itu, Pak BY seharusnya berhati-hati membuat pernyataan seperti yang beliau lakukan dan herannya kok malah diungkap oleh Roy Suryo dalam berita TV,” ucapnya heran.
Dasar Hukum Grasi yang pertama menurutnya adalah pasal 14 UUD ’45 dan ke-2, Undang-undang tentang Grasi. Pemberian grasi kepada setiap terpidana ada tata cara pemberiannya. “Seperti, harus dilakukan pengajuan terpidana kepada Presiden RI. Sebab, itu merupakan hak prerogatifnya,” cetusnya.
Bahkan, Hardjuno menyatakan, Presiden RI sebelum memutuskan diberi atau tidaknya grasi tersebut, terlebih dahulu meminta pendapat Jaksa Agung, Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. “Seperti pada pemberian grasi kepada Antasari, Presiden Jokowi telah secara benar melalui prosedur berdasarkan undang-undang,” imbuhnya. DED

Check Also

Gawat, Indonesia Rawan Jadi Tempat Biodiesel Bodong

thejak.co – Direktur Eksekutive Indonesia Development Monitoring (IDM), Fahmi Hafel membeberkan kerugian akibat pemberian subsidi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *