Senin , 23 Oktober 2017

Mendagri Siap ‘Pasang Badan’ Terkait Status Ahok ke Jokowi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

thejak.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghargai pendapat Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali tentang permintaan fatwa MA terkait status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Tjahjo tidak akan memaksakan MA mengeluarkan fatwa yang diminta jika memang dinilai tidak perlu. “Soal fatwa MA, kami tidak memaksakan MA mau buat fatwa atau tidak,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, pada Kamis (16/2).

Statement Ketua MA kan menyerahkan ke Mendagri, jadi apa yang sudah saya anggap benar, ya itu benar. Jadi, ya sudah,” sambung dia.

Oleh sebab itu, Tjahjo tidak akan mengubah keputusannya soal mengaktifkan kembali Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. “Saya yakin betul, saya mempertanggungjawabkannya kepada Bapak Presiden apa yang sudah saya putuskan belum memberhentikan (Basuki),” tandas Tjahjo.

Keputusan mengaktifkan kembali Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta menuai protes. Bahkan, sebagian fraksi di DPR ingin menggunakan hak angket untuk mempertanyakan keputusan Mendagri.

Ahok dianggap tidak bisa lagi aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta, karena status hukumnya sebagai terdakwa perkara dugaan penodaan agama. Mendagri kemudian melayangkan permintaan penerbitan fatwa kepada MA untuk memperjelas ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Belakangan, Ketua MA Hatta Ali mengatakan bahwa seyogianya hal itu tidak memerlukan fatwa MA. Persoalan itu bisa diselesaikan oleh biro hukum di Kemendagri. “Sampai sekarang suratnya belum saya baca, seyogianya permasalahan ini dapat dibahas di bagian hukum mereka,” kata Hatta di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (14/2) lalu.

Berdasarkan Pasal 83 UU tentang Pemda, kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. Namun, pemberhentian sementara itu berlaku jika ancaman hukuman yang menimpa kepala daerah di atas lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dakwaan Ahok terdiri dari dua pasal alternatif, yaitu Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan, Pasal 156 a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun. Sebab itu, Kemendagri akan terlebih dahulu menunggu tuntutan jaksa, pasal mana yang akan digunakan.

Terpisah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono menjelaskan, nantinya, Kementerian Dalam Negeri akan menyikapi apa pun fatwa Mahkamah Agung.

Namun, hingga kini, kementeriannya belum mendapatkan balasan dari Mahkamah. “Kami belum mendapat feedback. Kami kan baru bersurat. Kami pasti membahas secara internal,” ujar pria yang akrab disapa Soni dan sempat menjabat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara itu, Ahok enggan bicara terkait dengan hal tersebut. “Saya nggak tahu. Kamu tanya ke Kemendagri,” kata Ahok saat berada di Balaikota pada Senin, 13 Februari 2017. ERY

Share

Check Also

Temui Kejati, Sandi Ungkap Proyek Molor

thejak.co –  Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandi menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *