Senin , 24 April 2017

Pekan Depan, Komisaris Freeport Dipanggil DPR

Muhtar Tompo (berkaca mata) saaat membuat laporan di Bareskrim, kemarin.
Muhtar Tompo (berkaca mata) saaat membuat laporan di Bareskrim, kemarin.

thejak.co – Nasib Chappy Hakim di ujung tanduk. Gara-gara berseteru dengan Komisi VII DPR RI, Chappy pun terancam didepak sebagai Presiden Direktur PT Freeport.

Komisi VII berencana mau memanggil Komisaris PT Freeport Indonesia dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada 21 Februari mendatang. Pemanggilan itu dilakukan lantaran mayoritas fraksi di Komisi VII tak terima dengan tindakan Chappy Hakim yang membentak dan menunjuk-menunjuk Mukhtar Tompo seusai rapat kerja pada Kamis (9/2) lalu .

”Kami akan panggil komisaris PT Freeport Indonesia dalam RDP di Komisi VII, Selasa (21/2). Ini keputusan resmi yang dikeluarkan Komisi VII melalui rapat internal,” ungkap anggota Komisi VII Adian Napitupulu kepada wartawan, kemarin.

Dia menilai, seluruh anggota Komisi VII beranggapan tindakan Chappy kepada Mukhtar Tompo bukan hanya penghinaan yang bersifat personal, tetapi institusional.

Komisi VII, lanjutnya, berpandangan pertanyaan Mukhtar yang diduga menyinggung Chappy disampaikan dalam rapat resmi dan dalam kapasitas selaku anggota DPR.

Karena itu, Mukhtar dijamin haknya oleh undang-undang untuk bertanya kepada Chappy selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

”Jadi ini masuk ke dalam pasal contemn of parliament, penghinaan terhadap parlemen,” kata Adian.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Yulian Gunhar. Rapat internal Komisi VII meminta pimpinan komisaris PT Freeport Indonesia agar mempertimbangkan kepemimpinan Chappy sebagai presiden direktur.

”Kami secara lembaga tak dapat mentolerir sikap yang disampaikan saudara Chappy Hakim sebagai presiden direktur,” kata Yulian, kemarin.

Pihaknya juga, tambah Yulian, berharap pimpinan komisaris PT Freeport Indonesia mempertimbangkan saudara Chappy dalam melanjutkan kepemimpinan Freeport Indonesia ke depan.

Muktar Tompo sendiri telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri, Selasa (14/2) lalu. Muktar menganggap Chappy telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap dirinya usai rapat kerja di DPR RI.

“Saya sudah melaporkan secara langsung tindakan Chappy Hakim yang membuat saya dipermalukan,” ujar Muktar di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, kemarin.

Chappy dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 208 KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 315 KUHP dan atau Pasal 368 KUHP. Muktar mengatakan, ada kalimat yang dilontarkan Chappy yang membuatnya merasa terhina.

“Kamu jangan macam-macam. Awas kamu. Dia ngomong sambil menunjuk,” kata Muktar menirukan ucapan Chappy.

Selain itu, Muktar mengaku tangannya ditepis saat hendak bersalaman dengan Chappy. Ia menegaskan tak ada pemukulan sebagaimana yang diberitakan media.

“Saya klarifikasi tidak ada pemukulan. Yang ada penunjukan kepada saya dan bicara dengan keras,” kata dia.

Muktar mengaku belum menerima permintaan maaf secara resmi dari Chappy. Oleh karena itu, ia menganggap laporan ke polisi merupakan langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini.

“Ia tidak layak memimpin perusahaan sebagai mitra negara. Itu bukan perusahaan pribadi tapi negara,” sesalnya.

Muktar mengatakan, awalnya dia hanya meminta konsistensi dari PT Freeport Indonesia dalam pembangunan smelter di Gresik. Namun, ia merasa penjelasan yang diberikan oleh Freeport tidak konsisten.

Ketidakonsistenan itu, menurut Mukhtar, terjadi karena penjelasan antara Freeport dan pembangun di Gresik tidak sinkron.

Chappy Hakim kemudian memberikan penjelasan mengenai peristiwa tersebut. Menurut dia, rapat itu berjalan kondusif dan konstruktif. Dia pun menjelaskan insiden dengan Mukhtar.

“Pada saat Saudara Mukhtar menghampiri saya, saya mempertanyakan tanggapannya mengenai ketidakkonsistenan perusahaan dan meminta Pak Mukhtar menunjukkan ketidakkonsistenan tersebut,” ujar dia.

Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Nurdin Tampubolon mendorong agar pihak Freeport mencopot Chappy dari jabatannya di perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat itu.

Selain bersikap kasar, Chappy juga dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan Freeport, terutama memenuhi kewajiban membangun smelter sesuai perintah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

“Memang diperlukan dia (Chappy) diberhentikan dari sana,” kata Nurdin. DED/RBN

Check Also

anang

Anang Hermansyah Bicara Pancasila di SMK Khazanah Kebajikan

thejak.co – Derasnya arus globalisasi menjadi pedang bermata dua, satu sisi bisa melindungi namun juga ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *