Jumat , 28 April 2017

Kalah di PTUN, Pembangunan Depo MRT di Pulau K Bisa Batal

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono.

thejak.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru saja merencanakan pembangunan depo kereta Mass Rapid Transit (MRT) di Pulau K, Ancol, Jakarta Utara. Namun, rencana pembangunan tersebut terancam batal. Pasalnya, putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan pihak nelayan yang membatalkan SK Gubernur DKI Nomor 2485 Tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau K.

 

Sekretaris Daerah (Sekda), Saefullah, mengatakan luas di Ancol Timur yang rencananya dibangun untuk depo MRT tidak memadai. Sebab, tanah milik Pemprov DKI Jakarta hanya empat hektar.Sementara, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan depo minimal harus seluas enam hektar. “Ada ide juga karena lahan terbatas, dibangun double decker. Yaitu deponya bertingkat. Tapi kalau tidak bisa juga kami berencana mau perpanjang sampai pulau reklamasi Utara Ancol. Di Pulau K,” ujar Saefullah di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

 

Jaraknya hanya 1 kilometer dari Ancol Timur. Sedangkan lahannya memiliki luas 30 hektar. Namun, untuk kesiapan lahan tersebut, pihaknya akan mengecek kontur tanah. “Untuk di Kampung Bandan, kami masih minta jawaban dari MRT,” kata Saefullah.

 

Sedangkan, untuk di Kampung Bandan tetap akan dibangun Transit Oriented Development (TOD). Yaitu dengan membangun rusun di atas stasiun. Dengan terkendalanya kalah PTUN di lahan Pulau K, pihaknya akan banding. “Karena Pulau K kalah PTUN kami akan ajukan banding. Karena pulau itu sudah direncanakan untuk depo MRT,” tandas Saefullah.

 

Kendati kalah di PTUN, Saefullah optimis Pemprov DKI akan kembali memenangkan banding di tingkat lebih tinggi. “Pasti menang lah. Kemarin juga begitu PTUN, menang ya. Orang yang reklamasi siapa yang gugat siapa ya. Jadi santai aja, pasti menang,” kata Saefullah.

 

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengaku belum menerima surat putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan izin reklamasi Pulau F, Pulau I, dan Pulau K yang pernah diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Tidak ada, saya belum tahu,” kata Sumarsono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/3) lalu.

 

Sumarsono mengatakan, apapun keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN tentunya akan dipelajari oleh Biro Hukum Pemprov DKI. “Kami belum bisa menyikapi, sementara satu minggu ini sedang dalam proses kajian hukum. Tetapi yang jelas, bahwa kami akan menyikapi sebijak-bijaknya terkait hal itu,” ujar Sumarsono.

 

Sumarsono menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan beberapa langkah persiapan. Jika memang terbukti kalah, nantinya Tim Biro Hukum baru akan melapor kepada Gubernur dan menentukan apakah akan mengambil banding atau tidak. “Kalau kita kalah, sudah kalah tim hukum kerja dulu, laporan ke gubernur dan kita tentukan posisi apakah banding atau tidak. Jadi, posisi masih diolah di tim hukum,” tegas Sumarsono. ERY

Check Also

Todora Radisic adalah Ketua Relawan Cinta Ahok (RCA) (ANTARA)

Empat Orang di Balik Ribuan Karangan Bunga untuk Ahok yang Bikin Heboh

THE JAK – Tidak banyak yang mengetahui siapa yang memulai gerakan mengirimkan bunga ucapan terima ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *