Jumat , 23 Juni 2017

Kondisi Negara Memprihatinkan, sudahkah Indonesia Merdeka?

 Sekjen HMS, Hardjuno Wiwoho.
Sekjen HMS, Hardjuno Wiwoho.

thejak.co – Kondisi negara saat ini sungguh memprihatinkan. Sudahkan Indonesia merdeka?

Demikian diungkapkan Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho. Ia mengatakan, tanpa terasa, bulan Mei yang akan datang sudah 19 tahun reformasi berlalu. “Akhirnya masuk tahun ke-3 Jokowi-JK memimpin republik ini,” ujar Hardjuno dalam rilisnya yang dikirim ke wartawan, kemarin.

Kata dia, kebobrokan ekonomi Indonesia ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah, PHK terjadi di mana-mana, pendapatan dan daya beli masyarakat menurun drastis. “Dan, pengangguran meningkat hingga 7,56 juta jiwa,” cetusnya.

Ia menandaskan, saat pribumi banyak yang di-PHK, justru rezim Jokowi-JK telah menyiapkan KTP dan lapangan pekerjaan untuk ribuan pekerja China. “Ini jelas rezim yang antirakyat dan pro terhadap asing. Sedangkan, di sisi lain, pemerintah telah menetapkan PP.No.78, Tahun 2015 tentang Pengupahan yang ternyata merugikan para pekerja buruh,” paparnya.

Selain itu, Hardjuno juga menyampaikan, sandaran kekuatan ekonomi pemerintah adalah Hutang Luar Negeri (HLN) yang nanti rakyat kembali harus menanggungnya. “Pembangunan infrastruktur disandarkan pada investor asing (China) yang hanya untuk mempermudah akses mereka untuk penetrasi dan memasifkan dalam pengerukan sumber daya alam. Bukan semata-mata untuk rakyat di seluruh Indonesia. Dan, penggusuran lahan produktif petani makin masif” ucapnya khawatir.

Negara jelas sudah ”digadaikan” pada asing, kritik dia, bahkan ”dijual”. Karena, semua kekayaannya dikuasai oleh asing. “Ini jelas kebijakan pro investor, bukan prorakyat, tidak sesuai dengan kepemimpinan Jokowi-JK yang bernafaskan sosialis,” tegasnya.

Bahkan, pungkasnya, kondisi demokrasi di Indonesia mengalami penurunan.”Itu ibuktikan dengan adanya SE Kapolri SE/06/X/2015 tentang ‘hate speech’ atau ujaran kebencian. Ini dapat berpotensi membungkam suara demokrasi di Indonesia tentang kebebasan berpendapat,” ungkapnya.

Lalu, liberalisasi pendidikan dan kesehatan pun masih terjadi dengan dipangkasnya biaya pendidikan Rp 8,5 triliun yang sebelumnya Rp 45,5 triliun menjadi Rp 37 triliun. Selain itu, adanya penutupan 243 kampus perguruan tinggi swasta, ini menandakan penurunan pendidikan di Indonesia,” terangnya.

Hari ini, imbuhnya, masyarakat sedang disuguhkan dengan kasus E-KTP yang sejak 7 tahun lalu akhirnya dibongkar KPK dan menyeret nama nama besar dengan potensi kerugian negara 2,3 trilyluun lebih, jelasnya. “Di sisi lain, subsidi bunga obligasi rekap ex BLBI Rp 60 triliun per tahun sejak diberikan Surat Keterangan Lunas (SKL) tahun 2003 berlanjut terus sehingga patut diduga mengakibatkan kerugian negara ratusan triliun hinggak ribuan triliun,” pungkas dia. SOF

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bersama Presiden kelima RI Mega Soekarno Putri saat mengikuti acara peringatan Haul-47 Bung Karno serta peluncuran buku Bung Karno,Islam dan Pancasila.

“Hentikan Silang Pendapat, Kini Waktunya Amalkan Pancasila”

thejak.co – Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, mengajak seluruh rakyat Indonesia menghentikan silang pendapat soal ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *