Kamis , 17 Agustus 2017

UUPA Dan MoU Helsinki Harus Jadi Rujukan di Aceh

acehthejak.co – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadlulah, meminta kepada Presiden untuk memberikan arahan kepada kabinetnya agar daerah khusus dan istimewa diperhatikan dengan baik kewenangannya. Hal itu dimaksudkan, supaya tidak terjadi konflik seperti yang dilakukan oleh Dirjen Kemendagri di Aceh saat ini.
?
“Kepada semua pihak khususnya pemerintah pusat agar dalam menyelesaikan permasalahan di Aceh mengacu pada MoU Helsinki dan UUPA sebagai turunannya,” ujarnya melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (17/3).
?
Menurut Anggota Komisi VI DPR Ini, saat ini, pengebirian pasal-pasal dalam UUPA sudah sangat masif dan terstruktur dilakukan oleh pemerintah pusat dalam berbagai hal, kewenangan Aceh yang telah di berikan dalam Undang-Undang bisa di eliminir hanya dengan sebuah surat edaran menteri, ini merupakan penghinaan bagi kekhususan Aceh.
?
“Di Indonesia tidak semua UU dapat di berlakukan/diterapkan untuk daerah khusus dan istimewa, konstitusi pasal 18B telah mengatur itu, kalau pemerintah menunjukkan sikap yang tidak menghargai Konstitusi maka tidak akan ada jaminan stabilitas politik dan Hukum di Indonesia,” tegasnya.
?
Senada dengan Fadlulah, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Syafaruddin SH, menilai, manuver belasan pejabat di Aceh karena dimutasi Gubernur Zaini Abdullah merupakan langkah yang tidak baik.
S?ebagai Aparatur Sipil Negara, kata dia, seharusnya mereka siap ditempatkan dimana saja dan kapan saja.
?
“Kami mempertanyakan perlawanan ini, waktu dilantik kenapa mereka tidak pertanyakan, alasan pencopotan tersebut. Dijajaran birokrasi itu sudah biasa sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan alasan lainnya yang dipandang oleh gubernur perlu, jadi tidak ada permasalahan, justru itu memperlihatkan bahwa mereka seakan tidak rela kehilangan jabatan,” imbuhnya.
?
Lebih lanjut Syafaruddin mengingatkan bahwa, sesuai dengan Sumpah Janji PNS, Pasal 26 UU No.8/1974, setiap PNS akan tunduk pada aturan yang berlaku dan setia pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.
“Apa mereka sudah melupakan sumpah jabatan ini?,” tanyanya.
?
Ia melihat, pergantian pejabat tersebut menggunakan aturan yang sah, yakni Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA).  Oleh karena itu, yang perlu dipahami bahwa UUPA itu adalah UU Khusus bagi Aceh, sama seperti DKI Jakarta, Papua dan Yogyakarta.
Dan, lanjut dia, ini perlu dijaga bersama oleh rakyat Aceh sepanjang pasal pasal dalam UUPA tidak bertentangan dengan UUD 1945, terutama DPR Aceh yang selalu menyebutkan Kekhususan Aceh dalam permasalahan Qanun Bendera dan Lambang.
?”Dalam UUPA juga tidak melarang bahwa Gubernur tidak boleh melakukan pelantikan pejabat, sama seperti pasal 74 UUPA yang menyatakan bahwa Perselisihan Pilkada di Aceh ke Mahkamah Agung, tetapi pasal tersebut tidak berubah dan masih dipakai,” tegasnya.
?
“YARA dari awal sudah mendorong dan mneyarankan kepada Gubernur agar dalam hal pelantikan Pejabat di Aceh harus menggunakan  landasan hukum UUPA, ketika ini dilakukan oleh Gubernur maka kami berkewajiban mempertahankan apa yang telah kami sarankan kepada Gubernur,” pungkasnya. ZBR
Share

Check Also

Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi Bakal ‘Dikepung’ Di Pilpres 2019 Mendatang

thejak.co –  Jelang Pilpres 2019, tampaknya sudah mulai banyak pihak yang siap menantang petahana Presiden ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *