Sabtu , 25 November 2017

DKI Rencanakan Kereta Transjakarta dengan Anggaran Rp 360 Miliar

Saefulah
Saefulah

THE JAK – Tidak lama lagi Kereta Transjakarta bakal hadir di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menginisiasi pengadaan kereta lewat PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan rencana tersebut digagas menyusul program integrasi angkutan kota dari Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dengan Transjakarta dan pengadaan kapal laut Transjakarta.

“Gubernur (Sumarsono) mengatakan bahwa kita sudah punya Transjakarta, (akan) punya kapal, jadi kami juga ingin ada kereta Transjakarta,” ujar Saefullah di Balai Kota, Senin, (10/4/2017).

Dijelaskan, pembahasan pengadaan kereta tersebut sempat jadi bahan pembicaraan dalam rapat pimpinan (rapim) bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pemprov sudah mencoba anggaran yang dibutuhkan jika pengadaan kereta benar-benar akan direalisasi, yaitu sekitar Rp 360 miliar.

“Hitungannya sekitar Rp 360 miliar. Ini belum dianggarkan, kalau memang nanti kira-kira hitungan di BPPBJ (Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta) lelangnya mencukupi, bisa kami alokasikan di (APBD) Perubahan, atau nanti di penetapan (APBD) 2018,” ujar Saefullah.

Saefullah menambahkan, dalam pengadaannya butuh pembahasan yang panjang mengingat jumlah anggaran yang diperlukan terlampau besar. Anggaran pengadaan kereta dengan enam rangkaian tersebut harus sudah teralokasi dari awal.

Rencana pengadaan kereta tersebut untuk mendukung kereta commuterline yang sudah ada. Keberadaan moda transportasi massal dari PT Kereta Commuterline Jabodetabek ini dinilai sangat padat disesaki penumpanag, terutama penumpang yang datang dari luar Jakarta.

Sampai saat ini, lanjut Saefullah, belum ada pembicaraan yang lebih jauh soal pengadaan kereta tersebut. Menurut dia, pengadaan kereta bisa juga dioperasionalkan oleh badan usaha milik negara (BUMN). Selain itu, kata Saefullah, bisa saja kereta itu akan diadakan lewat mekanisme hibah.

Menurut dia, kereta tersebut digagas untuk kepentingan orang yang bekerja di Jakarta. Saefullah menilai pekerja dari luar Jakarta turut berkontribusi untuk membangun Jakarta, lewat aktivitas ekonomi, barang jasa, dan sebagainya.

“Kan menimbulkan pajak juga. Pajak-pajak itu yang di-collect oleh pemerintah DKI Jakarta jadi APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Jadi mereka punya kontribusi,” kata Saefullah. RP

Share

Check Also

Pendidikan Islam Indonesia Mulai Dilirik Kampus Internasional

thejak.co –  Sebanyak 18 kampus papan atas dunia bakal berpartisipasi dalam gelaran International Islamic Education ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *