Kamis , 17 Agustus 2017

Gagal Paham, Pimpinan KPK Disuruh Mundur

Para Pimpinan KPK.
Para Pimpinan KPK.

thejak.co -Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu meminta komisioner KPK mengundurkan diri dari jabatannya. Pasalnya, sebagai pimpinan mereka dinilai gagal paham mengenai peraturan Undang-Undang.

 

Hal itu dikatakan Masinton saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan KPK, kemarin malam.”Kemarin saya dengar bahwa di KPK itu sifatnya egaliter. Padahal, tidak ada satupun kalimat dalam UU KPK yang menyebutkan kata-kata atau kalimat egaliter. Ini saya baca satu malam ini, tidak ada kata-kata egaliter. Egaliter itu dalam pergaulan. Yang ada dalam UU KPK adalah kolektif kolegial, itupun untuk pimpinan KPK,” kata Masinton saat RDP di Gedung DPR kemarin malam.

 

Politisi PDIP ini mengungkapkan, bahwa dalam etika pergaulan, egaliter itu sederajat. Jika pemahaman ini diterapkan oleh komisioner dalam mengelola KPK, menurut Masinton, jelas tidak tepat karena menyalahi amanah UU.

 

“Jika bapak ibu tidak bisa melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh UU, silahkan mundur hari ini, gak perlu kita pimpinan yang begini, tidak memahami UU, diberikan kewenangan kuat dalam UU, kenapa terjadi in sub ordinasi,” kesal Masinton.

 

Oleh sebab itu, Masinton mengingatkan bahwa para komisioner KPK adalah pihak yang mendapat amanah UU mengelola KPK menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Bukan Deputi, staf atau pegawai KPK. “Pemahaman egaliter bisa menjurus komisioner KPK bisa diatur oleh pegawainya,” tandas Masinton.

 

Hal senada juga disampaikan juga oleh anggota Komisi III lainnya, Akbar Faisal. Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem ini mengungkapkan bahwa kebocoran pertama itu saat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Ia menjelaskan dalam UU ada aturan bagi yang membocorkan BAP akan diancam tindakan pidana. “Ada UU yang mengatur ancaman pidana bagi pihak yang sengaja membocorkan BAP,” ketus Akbar Faisal.

 

Menjawab hal itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku sedang menyelidiki alasan selalu bocor BAP ke publik. Tapi, kata Laode kebocoran belum tentu berasal dari internal KPK.

 

“Kebocoran perlu kami jelaskan. Satu, kebocoran itu belum tentu dari KPK, misalnya surat dakwaan kemarin. Terus terang kami rapat. Dakwaan itu bisa ke tersangka, lawyer dan pengadilan seminggu sebelumnya dan lampirannya ada BAP di situ tentunya,” terang Syarif dalam rapat.

 

“Dokumen KPK mungkin dikasih KPK-KPK gitu, kalau pengacara, pengadilan, atau terdakwa atau dokumen pengadilan (itu beda). Ada watermark KPK, itu jelas dokumen KPK walaupun itu identik. Itu sedang kami upayakan,” jelas Syarif

 

Tak hanya itu, Laode Syarif juga menjelaskan yang dimaksud dengan egaliter adalah untuk membuka ruang diskusi antara pegawai, penyidik dan pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan.

 

“Jadi yang dimaksud dengan egaliter adalah setiap penyidik baik yang senior dan junior bisa memberikan masukan kepada pimpinan, tentu masukan itu bertujuan untuk kebajikan-kebajikan,” tandas Syarif.

 

Belum sampai disitu, Komisi III DPR ternyata sepakat menggunakan Hak Angket guna mengungkap kebenaran pernyataan KPK bahwa ada anggota Komisi III yang menekan tersangka kasus korupsi e-KTP, Miryam S Haryani. Kesepakatan ini dicapai setelah KPK tetap menolak untuk membuka rekaman pernyataan Miryam.

 

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman itu menilai, hak angket diperlukan untuk menyelamatkan kehormatan kedua institusi yakni DPR dan KPK. Sebab, pernyataan yang dilontarkan oleh Penyidik KPK Novel Baswedan bahwa ada pihak Komisi III DPR RI yang mengintervensi kasus e-KTP dapat merusak citra.
“Dalam pandangan fraksi ada tiga fraksi yakni PAN, PKS dan Partai Hanura mendukung hak angket dengan catatan konsultasi bersama pimpinan fraksi,” ujar Benny K Harman dalam rapat.

“Sementara PDIP, Nadem, Demokrat, PPP, Golkar, Gerindra, mendukung hak angket,” tambahnya. Menyikapi hal itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Hak Angket merupakan kewenangan yang melekat di setiap anggota dewan. “Kan hak nya DPR kita nggak bisa menolak. Haknya DPR untuk lakukan kita nggak bisa mempengaruhi,” tandas Agus seusai rapat. DED

 

Share

Check Also

Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi Bakal ‘Dikepung’ Di Pilpres 2019 Mendatang

thejak.co –  Jelang Pilpres 2019, tampaknya sudah mulai banyak pihak yang siap menantang petahana Presiden ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *