Rabu , 24 Mei 2017

KASUS PENISTAAN AGAMA, AHOK BAKAL BEBAS

ahokthejak.co – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun dalam kasus penistaan agama.

 

Bila hakim mengabulkan tuntutan jaksa, maka berdasarkan Pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Ahok harus menjalani pidana satu tahun penjara jika selama dua tahun masa percobaan melakukan suatu pelanggaran pidana. Namun, jika Ahok tidak melakukan kesalahan pidana selama dua tahun masa percobaan, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan.

 

“Jadi, tuntutan pidana satu tahun dalam masa percobaan dua tahun artinya, Pak Ahok tidak masuk perlu dipenjara kalau dalam dua tahun masa percobaan tidak ada putusan pidana yang berkekuatan uhkum tetap yang dijatuhkan kepadanya,” kata pengacara Ahok, I Wayan Sudirta, usai sidang tuntutan Ahok di Kementerian Pertanian, Ragunan, Kamis (20/4).

 

Jaksa Ali Mukartono dalam sidang pembacaaan tuntutan menyebutkan, Ahok terbukti bersalah dan terjerat pidana pasal alternatif 156 tentang Penodaan Agama. “Dengan ini kami meminta majelis haki menjatuhkan hukuman pidana kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yaitu satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun,” ucap Ali.

 

Perihal banyaknya pihak yang tidak puas terhadap tuntutan yang diberikan pihaknya dan terlalu ringan, Ali mengatakan dirinya tidak bisa memuaskan semua pihak. Ali menegaskan, keputusan jaksa yang hanya menjerat Ahok dengan pasal alternatif 156 KUHP merupakan keputusan yang paling objektif. Dia pun membantah ada intervensi atau desakan politik dari luar sidang. “Enggak ada itu intervensi. Kita punya pertimbangan sendiri, independen, dan tidak diintervensi,” tukasnya.

 

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, jika tuntutan yang dikenakan paling sedikit lima tahun penjara, maka Ahok akan diberhentikan sementara sampai ada keputusan hukum tetap.“Karena tuntutannya hanya satu tahun dengan masa percobaan dua tahun, maka tidak perlu dinonaktifkan,” jelas Widodo Sigit.

 

Keheranan terhadap tuntutan terhadap Ahok yang dianggap ringan juga diucapkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. “Saya juga heran kok ringan sekali. Seharusnya dituntut maksimal,” kata politisi Partai Gerindra ini. Menanggapi tuntutan tersebut, Ahok menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya. “Saya nggak ngerti. Tanyakan saja ke pengacara saya,” tegas Ahok. JJ

Check Also

FPI Siap Gelar Sweeping Senyap Tempat Hiburan

THEJAK – Jelang bulan Ramadhan, ternyata banyak pengusaha tempat hiburan malam yang menyiasati agar bisnisnya ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *