Senin , 18 Desember 2017

Banyak Kumpul Keno, UU NIkah Sekantor Digugat

mkthejak.co – Undang Undang Ketenagakerjaan yang melarang sesama karyawan perusahaan swasta menikah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelarangan itu dianggap memicu terjadinya perselingkuhan dan kumpul kebo. Larangan perkawinan dengan teman satu kantor diatur dalam Pasal 153 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. Pasal itu berbunyi:

 

 

“Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi perusahaan membuat perjanjian kerja yang melarang sesama karyawan menikah.

 

 

Salah satu dari delapan pemohon yang menggugat UU Ketenagakerjaan itu, Jhoni Boetja mengatakan, aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 ayar 1, Pasal 28C ayat 1, Pasal 28D ayat 2.Dia pun menegaskan, pelarangan menikah dengan teman kantor juga bertentangan dengan agama. “Menikah adalah melaksanakan perintah agama,” tukas Jhoni.

 

 

Lanjut Jhoni, untuk menentukan pasangan hidup tidak bisa asal-asalan. Jika sudah merasa cocok dan bersepakat, sepasang pria dan wanita akan meresmikan hubungan mereka ke jenjang perkawinan.

 

 

Namun, dengan adanya larangan menikah dengan teman kantor, tidak menutup kemungkinan karyawan tersebut membatalkan rencana menikahnya dengan alasan agar tetap dapat bekerja di perusahaan tersebut.

 

 

Yang mengkhawatirkan, karena tidak bisa menikah karena dilarang oleh UU Ketenagakerjaan, namun keduanya tidak ingin berpisah, maka mereka memilih untuk “kumpul kebo”, padahal sangat bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh bangsa Indonesia yang masih menjunjung tinggi lembaga perkawinan.

 

 

Menurut Jhoni, pembatasan hak berkeluarga dan hak atas pekerjaan tidak perlu dilakukan apabila setiap individu yang bekerja dalam suatu perusahaan memiliki moral dan etika yang baik.

 

 

Justru menurutnya lagi, perkawinan sesama pegawai dalam suatu perusahaan dapat memberikan keuntungan perusahaan karena dapat menghemat pengeluaran perusahaan dalam hal menanggung biaya kesehatan pekerja.“Apabila suami istri bekerja dalam satu perusahaan yang sama, perusahaan hanya menanggung satu orang pekerja beserta keluarganya saja,” imbuhnya.

 

 

Mengenai alasan untuk mencegah terjadinya perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), baginya sangat tidak beralasan karena unsur terjadinya KNN adalah tergantung pada mentalitas seseorang.

 

 

Menanggapi gugatan tersebut Ketua MK Arief Hidayat membandingkan dengan Jepang. Perusahaan-perusahaan di negara itu justru mementingkan hubungan kekerabatan di suatu perusahaan.

 

 

“Di Jepang sepasang suami istri yang bekerja di perusahaan yang sama justru berprestasi. Mereka sudah menganggap perusahaan tempatnya bekerja seperti kepunyaan sendiri,” kata Arief.

 

 

Arief pun meminta kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk mengkaji kembali boleh atau tidaknya sesama karyawan di satu perusahaan menikah, tanpa harus keluar dari tempat pekerjaannya.“Kalau tidak boleh, alasannya apa? Apakah menyangkut rahasia perusahaan atau menyangkut hal lain,” tanya Arief.

 

 

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan yang mengatur soal perkawinan sesama karyawan di satu perusahaan tujuannya untuk mengakomidir kepentingan perusahaan. Tapi, boleh tidaknya sesama karyawan di satu perusahaan menikah diserahkan pada kesepakatan pengusaha dan karyawan yang dituangkan dalam peraturan perusahaan.

 

 

Meski diserahkan pada kesepakatan pengusaha dengan karyawan, kata Yasonna, pemerintah bisa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk menilai peraturan perusahaan tersebut. tujuannya untuk mencegah terjadinya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pengusaha terkait permasalahan hubungan pertalian darah dan ikatan perkawinan.

 

 

“Dalam hal ini pemerintah akan memeriksa subtansi, apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerikan akan memberikan koreksi sebagai bentuk pengawasan,” jelas Yasonna.

 

 

Sedangkan, kuasa hukum Aspindo Gustaf Evert Matulessy berpendapat, ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat 1 huruf f tidak bertentangan UUD 1945. Ia menilai, justru untuk melindungi kepentingan yang lebih besar dalam menjaga hak setiap warga negara untuk menikah, juga sekaligus menjaga hak setiap orang yang bekerja guna mendapatkan perlakuan yang adil. Dengan begitu, lanjut Gustaf, MK tidak perlu mengubah pasal yang digugat dan tidak perlu mengabulkan permohonan pemohon.

 

 

Ditegaskannya, pada prinsipnya Apindo tidak melarang seseorang untuk menikah. Akan tetapi, apabila sepasang suami istri bekerja dalam suatu perusahaan yang sama, akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam pengambilan keputusan di internal perusahaan dan dapat mengganggu objetivitas serta profesionalisme dalam pekerjaannya.

 

 

“Misalnya berkaitan dengan penilaian kinerja dalam pengembangan karir, pemberian promosi, dan pemberian sanksi akan mengganggu rasa keadilan bagi pekerja yang lainnya yang tidak memiliki hubungan khusus dalam suatu perusahaan,” pungkasnya. DED/JJ

Share

Check Also

Dapat 30 Kursi, Gerindra Jawara Kebon Sirih

TheJak – Partai Gerindra dipastikan akan menjadi juara di Jakarta. Partai berlambang Garuda ini bakal ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *