Rabu , 18 Oktober 2017

Dinilai Ambigu, Pasal 156 KUHP Perlu Dikaji Lagi

Ilustrasi
Ilustrasi

thejak.co – Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, mengatakan bahwa Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih sesuai dengan kondisi saat ini. Sebab, aturan hukum ini sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi pada 2011 lalu.

 

 

“Sudah jelas bahwa MK telah menetapkan bahwa pasal ini masih sesuai dengan konstitusi di Indonesia sehingga seharusnya masalah ini sudah dapat ditutup,” ujar Arsul di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5).

 

 

Meski begitu, ia menuturkan, dalam putusan uji materi tersebut MK meminta kepada perumus undang-undang untuk melakukan pembahasan revisi, agar penafsirannya tidak memiliki banyak arti atau menjadi ambigu.

 

 

“Memang pemerintah meminta kami, DPR, untuk merumuskan hal-hal apa saja yang dikategorikan dalam penodaan agama, agar message (pesan) dari MK dapat dituntaskan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan,” ujar Arsul.

 

 

Selain itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini memaparkan bahwa dalam putusan MK tersebut, pasal tersebut masih dibutuhkan karena sebagai pedoman dalam melakukan perlindungan kebebasan dan memeluk agama tanpa adanya diskriminasi dari sejumlah pihak.“Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri seperti di Eropa pasal seperti perlindungan penodaan agama juga ada, tetapi tentunya sanksinya berbeda,” kata Arsul.

 

 

Ditambahkannya, pasal tersebut baru dapat dilakukan jika ada pihak yang melaporkan. Sehingga penyematan pasal baru dapat diterapkan. “Meski bukan delik aduan, tetapi pasal ini baru dapat dilakukan bila ada yang melaporkan. Jadi tidak bisa dapat langsung dijerat Pasal 156a jika tidak ada laporan,” tandas Arsul.

 

 

Pemaparan berbeda disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. Menurutnya, kendati MK telah memutuskan bahwa Pasal 156a masih sesuai dengan konstitusi, namun hal tersebut masih terus mengalami dinamika. DED

Share

Check Also

Ketua Komisi I DPR : TNI dan Kemenhan Wajib Bersedia Diaudit BPK

thejak.co – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdul Kharis Almasyhari mengatakan bahwa pihaknya ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *