Jumat , 23 Juni 2017

Hore Oktober, KPU Akan Verifikasi Parpol

M Rico Sinaga

thejak.co – Verifikasi Partai Politik merupakan syarat multak untuk mengikuti Pmeilu 2019. Karena itu,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI mengingatkan agar partai sudah menyiapkan diri menghadapi proses yan harus dijalankan untuk mengikuti kontestasi Pemilu.

 

 

Proses verifikasi berdasar Rancangan Undang-undang (RUU) penyelenggaraan pemilu rencananya akan dimulai pada Oktober 2017 mendatang. Ketua KPU DKI Sumarno mengungkapkan, partai harus mempersiapkan kepengurusuan dan kantor tingkat kota sebagai persyaratan yang harus dipenuhi.’’Perhatikan juga keanggotaan. Maka itu yang harus menjadi perhatian mereka,’’ kata Sumarno di Jakarta kemari (15/5).

 

 

Pada verifikasi parpol kali ini, KPU mewajibkan calon peserta pemilu untuk menggunakan sistem informasi partai politik (Sipol). Nantinya melalui sistem ini parpol akan melaporkan data-data yang dimilikinya untuk kemudian dilakukan pengecekan secara faktual maupun administrasi.

 

 

“Tapi, kami tetap menunggu regulasi yang sedang dibahas dan arahan dari KPU Pusat,’’ jelasnya. Dia menjelaskan, sesuai dengan regulasi yang ada saat ini maka proses verifikasi wajib diikuti oleh seluruh partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu. Jadi, tidak ada istilah parpol lama maupun baru.

 

 

“Semua diverifikasi administrasi dan verifikasi factual,’’ tegasnya. Meski demikian, menurut dia, untuk partai baru harus terlebih dahulu memahami dan mengetahui hal-hal apa saja yang harus dipenuhi dalam proses verifikasi nanti. Agar tidak ada kendala nanti. “Dari sekarang harus dipersiapkan. Jadi, kalua ada yang kurang bisa diperbaiki,’’ terangnya.

 

 

Menurut dia, konsultasi dengan KPU menjadi penting sebab dari penyelenggaralah partainya bisa mengetahui kekurangan yang harus dipenuhi sebelum mengikuti proses verifikasi nanti. ’’Jadi dengan bimbingan KPU kami bisa bergerak bersama-sama,’’tambah dia.

 

 

Terpisah, Ketua Badan pengawas pemilu (Bawaslu) DKI Mimah Susanti menyatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan dalam proses verifikasi nanti. Karena itu, partai harus jujur bahwa kepengurusan dan syarat lain benar ada. ’’Sepertinya semua partai akan diverifikasi. Tapi, kami masih menunggu regulasi baru,’’ ujar dia. ZBR

 

 

Check Also

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Mendagri Tjahjo Kumolo Semprit Kinerja KPK Tangani Kasus Receh

thejak.co – Beredarnya foto beberapa jaksa di media sosial dengan cuitan “Kami terus bekerja walau ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *