Jumat , 23 Juni 2017

Pasal Penodaan Agama Dihapus, Masyarakat Main Hakim Sendiri

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

thejak.co – Setelah vonis 2 tahun penjara terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok muncul desakan agar pasal penodaan agama dihapus. Bagi sebagian kalangan, pasal tersebut mengganggu kebebasan berekspresi dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia (HAM).

 

 

Namun, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta untuk berhati-hati mewacanakan tersebut. Sebab jika hilang, maka tidak ada lagi dasar hukum untuk menjerat pihak-pihak yang menodakan agama.

 

 

“Saya pikir kalau ada yang ingin menghapus, kita harus berhati-hati betul. Apakah ada penggantinya. Karena kalau dihapus pasal-pasal penodaan agama tanpa ada penggantinya. Artinya kita tidak memiliki lagi alas hukum untuk menyelesaikan persoalan penodaan dan penistaan agama secara hukum,” kata Lukman.

 

 

Jika tidak mempunyai dasar hukum, lanjut Lukman, artinya masyarakat akan bisa main hakim sendiri. “Masyarakat diminta untuk menyelesaikan sendiri masalah itu. Main hakim sendiri, itu jauh lebih berbahaya,” ujarnya.

 

 

Dalam 2 kali uji materi yang diajukan, ia menambahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keduanya. Walaupun dalam pertimbangannya MK menilai UU Pencegahan Penodaan Agama masih jauh dari sempurna, tapi menyiratkan adanya revisi.

 

 

“Kalau merevisi itulah yang sedang kami lakukan di Kementerian Agama dengan menyiapkan revisi UU tentang perlindungan umat beragama. Karena salah satu bab, itu beberapa pasal yang kami siapkan adalah bagaimana mengatur tentang penodaan dan penistaan agama ini,” tutur Lukman.

 

 

Meski begitu, Lukman masih enggan menjelaskan bocoran soal revisi tersebut. Ia mengaku, masih ingin melakukan diskusi dan mendengarkan pihak terkait. “Ini yang sedang kami dalami, kami juga terus melakukan FGD mengundang para tokoh agama, para akademisi untuk melihatnya dari berbagai perspektif. Itu sedang kami siapkan,” jelasnya.

 

 

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Jazuli Juwaini menyatakan, munculnya desakan tentang penghapusan pasal penodaan agama tidak sejalan dengan semangat penghormatan terhadap agama di Indonesia.

 

 

Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak pembatalan pasal penodaan agama yang tertuang dalam dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1960 dan UU KUHP pasal 156 a.

 

 

“Ini artinya secara konstitusional dan by the law, UU larangan penodaan agama sangat penting bagi upaya penghormatan dan penjagaan semua agama yang diakui secara resmi oleh negara dari upaya penodaan atau penistaan,” kata Jazuli, Kamis (18/5). DED

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bersama Presiden kelima RI Mega Soekarno Putri saat mengikuti acara peringatan Haul-47 Bung Karno serta peluncuran buku Bung Karno,Islam dan Pancasila.

“Hentikan Silang Pendapat, Kini Waktunya Amalkan Pancasila”

thejak.co – Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, mengajak seluruh rakyat Indonesia menghentikan silang pendapat soal ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *