Jumat , 23 Juni 2017

Ancam Boikot RUU Pemilu, Pemerintah Dinilai Hina DPR

Ilustrasi pemilu
Ilustrasi pemilu

thejak.co – Sikap pemerintah yang terkesan mengancam mundur dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dinilai merupakan penghinaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Apalagi ‘ancaman’ disuarakan ketika sejumlah fraksi DPR yang berada di Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, terkesan menolak usulan pemerintah yang didukung PDIP, Golkar dan NasDem.

Yaitu untuk memberlakukan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara hasil pemilu nasional.

“Ini bisa disebut penghinaan terhadap DPR dan rakyat yang diwakili, karena pemerintah telah melakukan pemaksaan kehendak tanpa menghiraukan pendapat orang lain,” kata Sekretaris Jenderal Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti) Girindra Sandino, di Jakarta, baru-baru ini.

Selain itu, Girindra juga menilai pernyataan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, juga dapat disebut sebagai pernyataan yang otoriter. Karena memaksakan keinginan pemerintah.

“Sikap yang memaksakan harus seragam dengan keinginan pemerintah, sama saja dengan pemerkosaan terhadap demokrasi,” ucapnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan harapannya agar syarat presidential threshold (PT) 20-25 persen disetujui oleh Pansus RUU Pemilu. Jika tidak ada kesepakatan, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengusulkan agar voting sebaiknya dilakukan pada rapat paripurna DPR, bukan di Pansus. “Kalau tidak, ya dengan sangat terpaksa pemerintah menolak melanjutkan pembahasannya (RUU Pemilu,red),” tegas Tjahjo.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, sangat rawan jika akhirnya Pansus RUU Pemilu menerima usulan pemerintah untuk tetap menerapkan aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional hasil pemilu.

“Dalam perkiraan saya, kalau ada yang mengajukan uji materil ke MK tentang ambang batas pencalonan presiden, maka kemungkinan besar MK akan membatalkan ambang batas itu,” ujar Yusril di Jakarta, Jumat (16/6).

Alasannya, karena MK yang sebelumnya memutuskan pemilu harus dilaksanakan secara serentak. Sementara logika pemilu serentak, tidak adanya ambang batas sebagaimana substansi Pasal 22 E UUD 45 yang mengatur Pemilu.

“Jadi kalau ambang batas pencalonan presiden masih ada dalam pemilu serentak, maka undang-undang yang mengaturnya jika melihat putusan MK tentang pemilu serentak adalah inkonstitusional,” ucapnya.

Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini, jika undang-undang yang inkonstitusional menjadi dasar pelaksanaan pilpres, tentunya akan melahirkan presiden yang inkonstitusional juga. “Jadi sangat rawan, bisa berakibat krisis legitimasi bagi presiden yang memerintah nantinya,” ucap Yusril. DED

Check Also

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bersama Presiden kelima RI Mega Soekarno Putri saat mengikuti acara peringatan Haul-47 Bung Karno serta peluncuran buku Bung Karno,Islam dan Pancasila.

“Hentikan Silang Pendapat, Kini Waktunya Amalkan Pancasila”

thejak.co – Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, mengajak seluruh rakyat Indonesia menghentikan silang pendapat soal ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *