Selasa , 19 Desember 2017

Pemprov DKI Cabut Semua Izin Reklame Milik Warna-warni

Reklame milik PT Warna Warni Media yang roboh di kawasan Slipi
Reklame milik PT Warna Warni Media yang roboh di kawasan Slipi
THEJAK – Pasca robohnya dua konstruksi reklame milik PT Warna Warni Media yang terletak di Jl Jenderal S. Parman depan RS Harapan Kita dan di samping Bank BCA, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu 25 Februari 2017, Pemprov DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah DKI Saefullah akan mencabut semua ijin penyelenggaraan papan reklame PT Warna Warni Media.
“Langsung dicabut. Ini sanksi buat seluruh baliho punya mereka dicabut,” kata Saefullah di Balaikota Jakarta, Senin (27/2) lalu.
Saefullah mengatakan sanksi berupa pencabutan itu berlaku bagi semua baliho milik PT Warna Warni Media yang berada di Jakarta. Ini tetap dilakukan meski kontrak pemasangan papan reklame tersebut belum habis.
Reklame itu juga disebut Saefullah telah menyalahi aturan. Tiang pondasi pada papan reklame berukuran 6 x 18 meter itu hanya 80 sentimeter yang tertanam ke tanah.
“Berbahaya sekali, sehingga salahnya mereka tidak kontrol. Mereka yang bangun sendiri, mereka juga yang menentukan kontraktornya, mungkin juga mereka dibohongi kontraktornya. Kualitasnya seperti itu,” ucap Saefullah.
Namun ketegasan Pemprov DKI untuk mencabut ijin penyelenggaraan reklame PT Warna Warni Media diragukan Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad. Pasalnya sudah lebih dari tiga bulan pasca robohnya reklame, masih banyak berdiri papan billboard milik PT Warna Warni Media di jalanan ibukota.
“Berdasarkan dokumen yang kami miliki, terdapat 103 titik reklame milik PT Warna Warni Media di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang sudah habis masa berlakunya pada 19 Maret 2017. Bahkan informasi lain malah menyebut 300 reklame,” ujar Syaiful di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/6).
Menurut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini, berdasarkan Pergub DKI Nomor 244 tahun 2015, penyelenggara reklame berkewajiban untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa konstruksi reklame dalam keadaan kuat dan kokoh. Juga, memelihara secara berkala konstruksi reklame, bidang reklame dan instalasi listrik agar selalu berada dalam keadaan baik yang disertai laporan hasil pemeriksaan dan/atau pemeliharaan rutin minimal 1 (satu) bulan sekali.
“Keinginan untuk memberikan efek jera kepada penyelenggara reklame yang secara nyata telah melanggar ketentuan yang berlaku hanya sebatas retorika. Makin menguatkan kalau ada oknum aparat yang membekingi,” kata Syaiful.
Dengan pertimbangan bahwa PT Warna Warni Media telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame maka sudah seharusnya ijin dicabut atau ijin tidak diperpanjang lagi.
“Harus ditindaklanjuti juga dengan melakukan penertiban/pembongkaran seluruh konstruksi milik PT Warna Warni Media di wilayah DKI Jakarta,” pungkas Syaiful. ZBR
Share

Check Also

Pemprov DKI Perketat Kualifikasi Sopir Angkutan Umum

THEJAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meningkatkan kenyamanan untuk masyarakat pada sektor perhubungan, ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *