Minggu , 17 Desember 2017

Tidak Miliki Kedudukan Hukum PN Jakarta Barat Tolak Permohonan Sudjono

Sudjono.
Sudjono.

THEJAK – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat yang mengadili perkara Perdata No. 189/Pdt/2016/PN.Jkt Brt menjatuhkan penetapan yakni menolak permohonan Komisari PT. Mandiri Jaya Indo Crane, Sudjono. Dalam amar putusan PN Jakarta Barat yang diketuai oleh Matauseja Erna Marilyn SH menyatakan bahwa Pemohon Sudjono tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam perseroan PT. Mandiri Jaya Indo Crane (PT. MJEC).

Direktur PT. MJEC Soe Yan Tjin menyatakan pada wartawan bahwa penunjukan Sudjono selaku komisaris hanya promolitas saja mengingat yang bersangkutan tidak pernah melakukan kewajibannya yaitu melakukan penyertaan (penyetoran) modal dasar perusahaan sedikitnya 25 persen sehingga pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing).

“Menurut ketentuan pasal 33, undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jelas menegasan bahwa pada saat pendirian perusahaan terbatas paling sedikitnya disetorkan 25 persen dari modal dasar. Namun Sudjono tidak melakukan itu sehingga hakim menyatakan bahwa Sodjono tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam perseroan PT MJEC,” terang Soe Yan Tjin di Jakarta, Minggu (18/6) di Jakarta.

Dikatakan termohon Soe Yan Tjin bahwa pengadilan tidak menemukan adanya bukti yang berhubungan dengan kepemilikan saham Sudjono sebagai pemegang saham sebagaiman tertuang dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat dihadapan notaris R. Johanes Sarwono nomor 26 tanggal 09 Mei 2008.

“Sudjono saya angkat sebagai komisaris karena pertemanan dan saya gaji Rp 20 juta perbulan beserta fasilitas kendaraan, tapi dia telah melakukan pengelapan dan penipuan di PT MJEC,” jelasnya.

Ditambahkan Soe Yan Tjin PT MJEC PT MJIC yang bergerak dibidang penyewaan alat berat (Crane) merasa di rugikan atas ulah Sudjono dengan melakukan pengelapan satu unit crane serta pengelapan tagihan dari penyewaan crane tersebut senilai Rp 2 miliar lebih masuk ke rekening Sudjono. Dalam kasus dugaan pengelapan dan penipuan pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP  yang dilakukan Sudjono, dirinya telah melaporkan ke Dit. Riskrimsus Polda Metro Jaya (LP/4076/XI/2013/PMJ/Dir.Reskrimsus).

“Namun saya kecewa dengan penyidik Dit. Riskrimsus Polda Metro Jaya yang menghentian penyidikan (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti. Awal penyidikan Sudjono sudah di nyatakan sebagai terdakwa dan 1 unit crane milik saya sudah dinyatakan sebagai barang bukti. Padahal Crane tersebut di beli mengunakan uang pribadi saya senilai Rp 1,450 miliar bukan uang perusahaan di PT MJEC. Namun crane tersebut di kembali kepada Sudjono oleh penyidik,” jelas Soe Yan Tjin.

Dirinya semakin tidak mengerti dengan kasus yang dialaminya sebagai pihak dirugikan, pada 06 Maret 2014 dirinya dilaporkan balik oleh Sudjono dengan laporan nomor; LP/810/III/2014/PMJ/Riskrimsus Polda Metro Jaya dengan pasal pengelapan dalam Jabatan.

”Saya akan berjuang terus dengan melakukan upaya-upaya hukum dan telah menyurati Kapolri, Irwasum Polri, Kabereskrim Polri, Kadivkum Polri hingga Kapolda Metro Jaya  saya berharap adanya keadilan yang di dapat atas kerugian yang di alaminya dalam kasus ini,” harapnya.

HDS

Share

Check Also

Kasus Plagiat Paten KSLL Masuk Meja Hijau

  THEJAK – Kemelut perseteruan antara penemu dan sekaligus pemilik  paten  Kontruksi Sarang Laba- Laba ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *