Jumat , 21 Juli 2017

Ambang Batas Capres 20 Persen Skenario Pilpres Calon Tunggal?

Ilustrasi pemilu
Ilustrasi pemilu

thejak.co – Tiga isu terhangat yang terus menyulut perdebatan adalah Hak Angket KPK, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan Presidential Threshold 20 persen.

Masih banyak lagi kasus lainnya yang juga tak luput dari perdebatan publik, termasuk soal utang luar negeri pemerintah.

Khusus mengenai presidential threshold, keinginan parpol penguasa dan pemerintah yang tetap bersikukuh mempertahankan usulan 20 persen menuai kritik tajam dari sejumlah kalangan, politisi dan partai.

Sikap ngotot pemerintah ini diduga ingin menyingkirkan parpol lain pada Pilpres 2019 mendatang.

Sebab, sekarang ini Presiden Jokowi dan parpol pendukungnya yakni PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PKB dan PPP berada di atas angin jika presidential threshold 20 persen lolos di DPR. Jika DPR memutuskan voting, hampir pasti keinginan Jokowi tersebut tercapai.

Sebab di DPR, koalisi PDIP (109), Golkar (91), NasDem (35), Hanura (16), PKB (47) dan PPP (39) memiliki sebanyak 337 orang dari total 560 anggota DPR. Dan untuk memenangkan voting hanya butuh 281 suara.

Parahnya lagi, kalau presidential threshold 20 persen lolos di DPR, terbuka lebar peluang Jokowi maju menjadi calon tunggal pada Pilpres 2019 karena parpol lain macam Gerindra, PKS dan PAN harus bekerja keras untuk merajut koalisi, itu pun kalau mau.

Menyikapi kemungkinan Jokowi jadi calon tunggal pada Pilpres 2019 mendatang, Partai Demokrat (PD) dengan tegas menolak presidential threshold 20 persen.

“Ya, makanya PD menolak tegas presidential threshold tersebut, apalagi kalau ada kecenderungan jadi calon tunggal,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo, baru-baru ini.

Selain itu, sejak awal PD memang telah mencium gelagat tak baik soal presidential threshold 20 persen. Keinginan parpol penguasa dan pemerintahan Jokowi ini dianggap sebagai jalan untuk mengkerdilkan dan menyingkirkan parpol-parpol lainnya dari panggung Pemilu, terkhusus menyambut Pilpres 2019 mendatang.

Sementara itu, mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay memprediksi bakal muncul pengajuan gugatan judicial review atau uji materi jika Undang-Undang Penyelenggara Pemilu mengakomodasi keinginan pemerintah untuk menetapkan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen.

“Perkiraan saya akan ada dari masyarakat sipil yang mengajukan judicial review. Mestinya iya, karena rakyat yang punya hak juga menentukan pilihan, tapi kalau pilihan tersebut sudah disaring duluan dengan 20-25 persen berarti pilihan jadi terbatas,” kata Hadar di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (14/7) lalu.

Hadar menilai sistem pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden telah selesai pengaturannya di UUD 1945. Menurutnya, tak perlu lagi ada tambahan syarat pencalonan presiden atau wakilnya di dalam RUU Pemilu.

Komisioner KPU RI dua periode itu juga menilai semua partai politik berhak mengajukan capres dan cawapresnya masing-masing tanpa terkendala aturan ambang batas.

Jika ambang batas diterapkan, parpol yang berhak mengajukan capres/cawapres adalah peraih suara sesuai jumlah minimal pada Pemilu 2014.

“Jadi partai politik apapun kondisinya kalau dia ikut pemilu pada saat itu dia boleh mencalonkan. Jadi sudah keliru, gagasan itu (ambang batas) sudah bertentangan dengan konstitusi,” katanya. DED

Check Also

Audit BPK Terhadap Rini Soemarno Dinilai Seperti Pesanan

thejak.co – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit Menteri BUMN Rini Soemarno terkait perpanjangan kontrak ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *