Rabu , 22 November 2017

Anies-Sandi Harus Berani Berantas Mafia Aset di DKI

Djarot Saiful Hidayat saat menjabat Wagub DKI pernah dimintai keterangan terkait lahan Cengkareng Barat di kantor Bareskrim Mabes Polri 2016 lalu.
Djarot Saiful Hidayat saat menjabat Wagub DKI pernah dimintai keterangan terkait lahan Cengkareng Barat di kantor Bareskrim Mabes Polri 2016 lalu.

thejak.co – Carut marutnya pengelolaan aset di lingkungan Pemprov DKI harus segera dibenahi. Harapan besar itu ditujukan kepada Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu mengungkapkan selama ibukota dipimpin Joko Widodo yang kemudian digantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sampai Djarot Saiful Hidayat, Pemprov DKI belum profesional dalam mengurus aset daerah.

Salah satu buktinya yakni terjadinya dugaan kasus penyelewengan pembelian lahan Rusun Cengkareng Barat, Jakarta Barat.

Kasus itu sendiri bermula saat Dinas Perumahan dan Gedung DKI menghabiskan dana Rp 648 miliar untuk membeli lahan seluas 4,6 hektare pada November 2015, dari seseorang berinisial T.

Namun, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lahan itu ternyata milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI, yang sertifikatnya berubah menjadi milik perseorangan sejak 2013.

“Tapi milik Pemprov DKI dibeli oleh Pemprov DKI sendiri seperti lahan Cengkareng Barat itu kan sangat luar biasa benang kusutnya,” kata Victor kepada wartawan kemarin.

Menurut Victor, fungsi pengawasan Pemprov DKI juga tak berjalan baik dalam kasus pembelian lahan Rusun Cengkareng Barat.

Victor menyebutkan, kinerja Pemprov DKI dalam menginventarisasi aset juga masih buruk. Alhasil, hingga kini tidak sedikit aset yang dimiliki, ternyata belum tercatat.

“Memang saya melihat betul bahwa pengelolaan aset Pemprov DKI masih amburadul,” ujar Victor. Berkaca dari lahan amburadulnya pengelolaan aset, lanjut Victor, maka bisa diasumsikan aset DKI bagaikan hutan belantara yang tak bertuan.

Padahal sejak masa Gubernur Fauzi Bowo (Foke) hingga Jokowi, Pemprov DKI mempunyai program sistem informasi manajemen aset (SIMA). Lalu era Ahok, Pemprov DKI punya e-Aset.

“Namun saat pembelian lahan Cengkareng Barat, program itu berjalan,” terang Victor. Parahnya lagi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak mampu mendeteksi sejak awal kasus lahan Cengkareng Barat.

Untuk mengurus asetnya yang bagaikan benang kusut, Ahok pada 23 Desember 2015 malah berkirim surat kepada Presiden Jokowi. Selain itu Ahok juga berkirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali pada 20 Mei 2016.

“Infonya Ahok juga berkirim surat kepada Ketua KPK Agus Rahardjo pada 11 Oktober 2016,” tukas Victor.
Bahkan rumor yang beredar, kata Victor, Gubernur Djarot Saiful Hidayat kembali berkirim kepada KPK pada Juli 2017.

“Itu berarti Pemprov DKI senang bersurat, untuk menutupi kebodohannya dan ketidak-mampuannya mengelola aset daerah terhitung tiga tahun terakhir,” papar Victor.

Victor mendorong kelak Anies-Sandi ikut membantu aparat penegak hukum memproses oknum-oknum PNS yang berbuat curang atau mengambil keuntungan dari amburadulnya pengelolaan aset.

“Anies-Sandi harus berantas mafia aset dan obligasi daerah 2014 – 2017,” pungkas Victor.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan untuk kemudian dibangun rumah susun seluas 4,7 hektare di Cengkareng Barat.Oleh BPK, lahan itu terindikasi adanya korupsi Rp670 miliar karena Pemprov DKI membeli lahan miliknya sendiri.

Lahan di Cengkareng Barat itu awalnya atas nama Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta. Hanya, lahan itu telantar. Kemudian pada 2013, sertifikat kepemilikan lahan tersebut terbit atas nama orang lain yaitu Toeti Noeziar Soekarno.

BPK menilai ada indikasi kerugian negara dalam proses pembelian lahan tersebut oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI.

Sejumlah saksi dari kalangan Pemerintah DKI Jakarta dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah dimintai keterangan soal kasus ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat juga sudah memberikan keterangan ke Bareskrim. SOF/JJ

Share

Check Also

Mas Anies-Bang Sandi Atur Jadwal Temui Ahok

thejak.co – Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah menemui para mantan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *