Selasa , 21 November 2017

Dielus DPRD, Djarot Copot Bupati Kepulauan Seribu

Djarot Saiful saat dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Djarot Saiful saat dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta.

thejak.co – Jabatan Budi Utomo bakal dicopot. Bupati Kepulauan Seribu ini dinilai sudah lama kelamaan di laut.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan bakal mencopot jabatan Budi Utomo sebagai Bupati Kepulauan Seribu. Padahal beberapa waktu lalu, Budi dielus pimpinan DPRD DKI karena netral saat perhelatan Pilkada Jakarta.

“Betul. Satu ya, bupati pulau seribu sudah lama sekali disana. Untuk penyegaran. Artinya dia akan dimutasi di darat. Di laut kan udah lama. Di pulau ya. Dia kan sebelumnya wakil bupati. Terus naik jadi bupati. Udah lama banget sehingga perlu penyegaran,” ujarnya di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Selain Bupati Pulau Seribu, mantan Walikota Blitar itu juga akan menggeser Wahyu Hariadi sebagai Walikota Jakarta Utara. Pengganti Wahyu, Djarot menyodorkan nama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Husein Murad. Bahkah, DPRD DKI Jakarta telah melakukan melakukan fit and proper test terhadap calon walikota
Jakarta Utara dan Bupati Kepulauan Seribu , Senin (10/7) lalu.

“Untuk walikota dan bupati kan perlu dapatkan persetujuan dari DPRD. Kita perlu laporkan untuk rekomendasi, kalau enggak ya kita jalan terus. Untuk wilayah kan emang tugasnya berat juga ya. Maka Pak Husein Murad kita mutasi ke sana karena eselonnya sama,” beber Djarot.

Djarot mengungkapkan, ia juga akan mengevaluasi para camat dan lurah di Jakarta. Djarot berharap walikota dan camat serta lurah melakukan sinergitas untuk menjaga ketertiban di daerahnya.

“Bukan hanya banjir, tapi ini evaluasi secara keseluruhan dan kami sampaikan bahwa lurah dan camat kita evaluasi secara total. Jadi jangan lagi mereka biarkan bangunan liar. Itu jaga ketertiban di wilayah,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengaku heran dengan pergantian 2 pejabat eselon itu, khususnya bupati. Apalagi, perombakan jabatan itu jelang akhir masa jabatan Djarot sebagai gubernur.

“Kita enggak tahu ini ada maksud apa. Kalau saran saya sih sebaiknya tahan saja dulu,” kata Taufik kepada wartawan di gedung DPRD Jakarta.

Posisi Budi digantikan Husein Murod yang sebelumnya menjabat Kepala BPBD DKI Jakarta. Sedangkan, posisi Wahyu digantikan Irmansyah, sebelumnya menjabat Wakil Walikota Jakarta Selatan.

“Kalau saran saya sih enggak usah diganti. Biarkan saja gubernur dan wakil gubernur terpilih yang melakukan penggantian untuk eselon 2,” kata Taufik.

Menurut Taufik, masa jabatan Djarot akan habis pada 15 Oktober. Jadi, tak seharusnya mengganti pejabat eson 2.

Sebab pejabat eselon 2 nantinya pasti akan dipilih yang cocok dan mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Semestinya, kata Taufik, Djarot cukup mengganti atau mengisi pos-pos jabatan di eselon 3 yang kosong akibat pejabat lama meninggal dunia, tersangkut kasus hukum dan pensiun.

“Kalau eselon 3 tak apa-apa. Apalagi kan ada pejabat eselon 3 yang tersangkut kasus hukum tuh. Ada 33 nama kalau tidak salah. Nah kalau itu tak apa-apa diganti,” kata Taufik.

Sebelumnya, Taufik mengelus Budi Utomo karena netral dalam Pilkada Jakarta. Justru ia mengusulkan pemecatan terhadap empat walikota.

“Walikota yang ikut kampanye akan saya usulkan diganti. Walikota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat,” kata Taufik di Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/4). RBN/BCR

Share

Check Also

Ketua KPPU : Trip Perancis Bukan Ketemu Aqua Danone

thejak.co – Selama lima tahun belakangan kiprah KPPU makin terlihat. Terlebih setelah dipimpin oleh Ketua ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *