Selasa , 21 November 2017

Kasus Pengadaan Lampu PJU Memungkinkan Digarap KPK

Pemasangan lampu PJU oleh Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta.
Pemasangan lampu PJU oleh Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta.

thejak.co – Kasus pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) di DKI Jakarta memungkinkan digarap KPK. Muncul dugaan, nilai kerugian yang ditemukan BPK dalam kasus ini, belum seluruhnya dikembalikan ke negara.

Adalah pengamat anggaran dari Center For Budget Analysis (CBA)  Uchok Sky Khadafi, yang menilai kasus pengadaan lampu PJU di Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta layak ditangani KPK.

“Kalau BPK menyerahkan temuan-temuan mereka, biasanya langsung ditindaklanjuti oleh KPK. Terkait pengadaan lampu PJU saya rasa pasti itu,” kata Uchok saat dihubungi TheJak, Rabu (12/7).

Uchok pun mendorong BPK agar transparan dan menyerahkan temuan bukti-bukti dugaan penyimpangan proyek pengadaan lampu PJU kepada KPK. Selain itu, ia juga berharap supaya BPK bersinergi dengan penegak hukum lainnya untuk meminimilasir kerugian negara.

“Saya yakin, jika penegak hukum bersinergi akan ada jadi tersangka dalam kasus pengadaan lampu PJU,” tegasnya.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK disebutkan, proyek pengadaan lampu PJU Dinas Perindustrian dan Energi DKI, terindikasi merugikan negara hingga Rp 2,1 miliar.

BPK juga mengatakan, proses lelang proyek senilai Rp 13,6 miliar tersebut diduga menyalahi aturan. Pelaksanaan tender dinilai menyimpang dan keluar dari prinsip pengadaan barang dan jasa yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Hal itu tidak sesuai dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

BPK mengatakan pemenang tender, PT Victoria Nuansa Karya, merupakan perusahaan perantara dan tidak memiliki kapasitas sebagai pemenang tender. Dalam pelaksaan kontrak, sebagian besar barang atau panel dipasok dari PT Tata Komponika. Begitu juga dengan barang lainnya berasal dari perusahaan lain.

Tak hanya itu, BPK menemukan bahwa Victoria merupakan perusahaan yang dipinjam oleh perusahaan lain untuk memenangkan tender. Victoria, kata BPK, hanya mendapat fee sebesar satu persen atau Rp 105 juta dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.

Keanehan lain soal penunjukkan Victoria sebagai distributor oleh Tata Komponika. Dalam catatan BPK, penunjukkan Victoria itu sangat mendadak pada 14 Maret 2016. Sedangkan lelang dimulai pada 21–29 Maret 2016.

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Yuli Hartono saat dihubungi wartawan mengaku, pihaknya sudah memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan lampu karena tidak cermat dalam menyusun kerangkan acuan kerja serta harga penawaran sementara. “Saya perintahkan agar PPK menyetorkan kerugian ke kas daerah,” kilah Yuli.

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah sebelumnya mendesak agar DPRD melakukan audit investigasi terhadap proyek tersebut. Ia tak menampik ada praktik monopoli dalam pengadaan lampu di Dinas Perindustrian dan Energi.

Namun, kata dia, terjadinya praktik curang tersebut karena kelemahan pihak Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI Jakarta.

“Sudah menjadi rahasia umum proyek pengadaan lampu PJU bernuansa monopoli,” kata Amir.

Menurut Amir, DPRD DKI harus menindaklanjuti temuan BPK tersebut.  Dewan dengan fungsi kontrol yang dimiliknya, bisa meminta dilakukan audit investigasi terhadap proyek tersebut. Selain itu, Dewan juga dapat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menguak indikasi monopoli dan korupsi.

“Nanti kan dari proses pembentukan Pansus dan audit investigasi ini bisa juga mengarah penggunaan hak angket dewan,” ucapnya.

DPRD, lanjut Amir, sudah saatnya menggunakan hak bertanya terkait pengadaan lampu PJU. Apalagi, kasus dugaan praktik monopoli oleh salah satu merek lampu  sudah berulang kali mencuat ke publik.

“DPRD harusnya memanggil dan mencari keterangan dari dinas terkait kenapa kasus lampu PJU selalu terulang. Jika DPRD tidak melakukan fungsi kontrolnya, kasus seperti begini pasti terjadi lagi tahun depan,” tegas Amir. RBN

Share

Check Also

Ketua KPPU : Trip Perancis Bukan Ketemu Aqua Danone

thejak.co – Selama lima tahun belakangan kiprah KPPU makin terlihat. Terlebih setelah dipimpin oleh Ketua ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *