Senin , 17 Juli 2017

Pejabat Dinas Perindustrian Dan BPPBJ Terancam Pidana

????????????????????????????????????

thejak.co – Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) menyoroti sejumlah temuan BPK terhadap APBD DKI 2016. Salah satunya terkait kasus pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang diduga telah merugikan negara sebear Rp 2,6 miliar.

Ketua Umum Katar Sugiyanto mengatakan pihaknya sedang mempelajari semua temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2016. Namun, kata dia, pihaknya akan lebih dulu berkonsentrasi terkait kasus pengadaan lampu PJU di Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta.

“Temuan BPK terkait pengadaan lampu PJU di Dinas Perindustrian dan Energi sedang kami pelajari. Sebelum kami laporkan ke penegak hukum, kami pulbaket dulu dan mensikronkan data dengan LHP BPK,” kata Sugiyanto kepada TheJak, Minggu (16/7).

Sayangnya,  Sugiyanto belum mau membeberkan secara konkrit data-data otentik apa saja yang sudah dikumpulkannya. Hanya saja, ia menyebutkan, proyek yang akan dilaporkannya ke penegak hukum adalah terkait pengadaan panel, pemeliharaan, serta perawatan lampu PJU di enam wilayah Suku Dinas Perindustrian dan Energi.

Ia mengungkapkan nilai kontrak proyek tersebut totalnya Rp 11,613,277,500. Adapun barang tersebut panel induk, panel pembagi dan Box MCB 2A.

Memang, lanjut Sugiyanto, Dinas Perindustrian dan Energi telah mengakui dan menyatakan sependapat dengan temuan BPK atas indikasi kerugian negara Rp 2,6 miliar. Selain itu, PT VNK sebagai kontraktor pengadaan berjanji bersedia melakukan penggantian secara bertahap.

“Dalam prinsip hukum, penggantian keuangan tidak menggugurkan unsur pidana korupsi dalam kasus pengadaan lampu PJU. Jadi, meski kepala dinas terkait mengatakan akan mengembalikan kerugian negara tidak akan menghilangkan jerat pidana terhadap mereka,” bebernya.

Aktivis antikorupsi yang akrab disapa SGY ini menilai, indikasi penyimpangan dalam kegiatan pengadaan lampu PJU tersebut sangat mencolok. Dia sependapat dalam LHP BPK yang menyebut proses lelang pengadaan yang dilakukan Badan Pelayanan  Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa sebagaimana telah diubah dengan Perpres nomor 54 Tahun 2015 tentang perubahan ke- 4 atas Perpres nomor 54 Tahun 2010

Dia menyatakan, PT VNK yang ditetapkan sebagai pemenang tender tidak memiliki kapasitas sebagai pemenang. Karena pada dasarnya PT VNK hanya dipinjam PT ANO untuk memenangkan tender. Sedangkan PT VNK hanya mendapat fee 1 persen setelah dipotong pajak senilai Rp 105,575.500.

“PT VNK patut diduga tidak memiliki kempuan keuangan yang memadai pemengang tender. Karena diketahui bahwa setelah kontrak dicairkan oleh masing masing sudin, sebagian besar pembayaran kepada pihak pabrikan dan super visor ilakukan oleh pihak PT ANO. Ini salah satu dasar kuat kami untuk melaporkan kasus ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPK menyebutkan pemenang tender, PT Victoria Nuansa Karya (VNK), merupakan perusahaan perantara dan tidak memiliki kapasitas sebagai pemenang tender.

Dalam pelaksanaan kontrak, sebagian besar barang atau panel dipasok dari perusahaan distributor. Begitu juga dengan barang lainnya berasal dari perusahaan lain.

Dalam catatan BPK, penunjukkan PT VNK sangat mendadak pada 14 Maret 2016. Sedangkan lelang dimulai pada 21–29 Maret 2016.

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Yuli Hartono mengaku, pihaknya sudah memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan lampu karena tidak cermat dalam menyusun kerangkan acuan kerja serta harga penawaran sementara.

“Saya perintahkan agar PPK menyetorkan kerugian ke kas daerah,” kilah Yuli. RBN

Check Also

pemotor

Pemotor Penyerobot Trotoar Dikatai Djarot Kurang Ajar

thejak.co – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saifdul Hidayat mendukung aksi Koalisi Pejalan Kaki yang menghalau pemotor ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *