Jumat , 6 Oktober 2017

Perppu Pembubaran Ormas Dituding Untuk Tutupi Pelanggaran HAM Wiranto

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

thejak.co – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas, baru-baru ini.

Mantan Komisioner Komnas HAM, Billah, menuding bahwa aturan itu akan menguntungkan politisi Hanura tersebut. Menurut Billah, Perppu tersebut merupakan upaya antisipasi agar masalah HAM yang diduga membelit Wiranto di masa lalu tidak diungkap kembali.

“Intinya terancam, dia (Wiranto) merasa terancam kalau masalah kasus HAM nya dibuka kembali oleh Komnas HAM. Antisipasi dia gebuk dulu, makanya kan dikeluarkannya (Perppu) dulu proses peradilannya menyusul kan,” ucap dia di Kantor Kontras Jakarta, Senin (24/7).

Billah mengatakan, Wiranto akan mudah mengeluarkan kebijakan karena sedang menjadi bagian dari pemerintah. “Bagaimana orang dia sudah melanggar HAM tentu akan berkelit untuk mengeluarkan tindakan-tindakan kebijakan-kebijakan yang anti HAM, jadi kelemahannya di situ maling teriak maling,” tuturnya.

Dia menambahkan, pada tahun 1998, menurut penyelidikan Komnas HAM Wiranto ialah orang yang patut diduga melakukan pelanggaran HAM.

“Memang kesimpulan tidak bisa lebih dari situ karena apa yang mempunyai hak menyelidiki pelanggaran HAM itu kejaksaan bukan Komnas HAM,” tandas Billah.

Sementara itu, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan lainnya menolak penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Mereka menilai, pembentukan Perppu tersebut justru dapat membahayakan kehidupan demokrasi dan negara hukum itu sendiri. Perppu tidak hanya dapat menyasar kepada kelompok yang intoleran, tetapi juga bisa menyasar kepada kelompok-kelompok ormas lainnya.

Hal itu karena Pemerintah dapat sepihak membubarkannya dengan berbagai alasan. “Kami menilai Perppu ormas bukanlah Perppu yang khusus mengatur tentang radikalisme dan ekstrimisme.

Perppu ormas adalah Perppu yang mengatur tentang seluruh organisasi kemasyarakatan baik itu berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum,” terang Koordinator Kontras, Yati Andriyani, di kantor Kontras Jakarta, Senin (24/7).

Menurut dia, alasan-alasan pembubaran ormas dalam Perppu Ormas, tidak hanya karena alasan bertentangan dengan Pancasila, tetapi juga terkait dengan berbagai alasan lain, seperti melakukan penodaan agama.

“Perppu ormas juga tidak akan menjamin kebebasan beragama di Indonesia, tetapi justru akan menambah kerumitan dan masalah baru bagi persoalan kebebasan beragama di Indonesia,” katanya. DED

Share

Check Also

Terkait Nyawa, Komisi IX Minta Tenaga Kesehatan PTT Segera Menjadi PNS

thejak.co – Sebanyak 4220 tenaga kesehatan diseluruh Indonesia yang terdiri dari Dokter, Bidan dan Perawat ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *