Senin , 30 Oktober 2017

PPDB di Bodetabek Bikin Kesal Orang Tua Murid

Orang tua murid yang kesal dengan proses PPDB.
Orang tua murid yang kesal dengan proses PPDB.

thejak.co – Orang tua murid di Bodetabek dibuat resah dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui online dan zonasi.

Sebab, selain banyak persyaratan administrasi yang cukup bikin orang tua murid repot, penggunaan media online dan zonasi turut menambah keresahan para orang tua murid.

Sebab, banyak diantara mereka yang tidak mengerti dengan penggunaan internet seperti cara mengakses dan masuk mendaftar. Terlebih lagi jaringan yang kurang baik dan sistem zonasi yang membatasi para murid turut menjadi pelengkap penderita mereka,

Potret buramnya proses penerimaan murid baru ini pun mendapatkan reaksi keras dari Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Mad Romli yang mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), melakukan pengkajian ulang, terutama menurut Mad Romli mengenai sistem zonasi.

“Kami mendesak Mendikbud, agar meninjau kembali Permendikbud Nomor 17/2017, Tentang sistem zonasi, karena aturan itu sangat menyulitkan warga untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri,” ungkap pria yang akrab disapa Haji Ombi.

Lanjuta dia Permendikbud Nomor 17/2017  kaku dan tidak memperhatikan kondisi di daerah. Oleh karenanya, dia meminta surat yang dilayangkan Pemkab Tangerang baru- baru ini, supaya segera diakomodir.

“Kami sangat prihatin melihat kondisi dunia pendidikan saat ini. Mendikbud, harus segera memberikan jawaban atas surat dari Pemkab Tangerang, biar warga enggak resah. Jangan dicuekin begini dong,” katanya

Kesemrawutan mengenai PPDB tidak hanya terjadi di Kabupaten Tangerang, di Kota Bekasi kondisi yang sama juga terjadi.

Berbeda dari Kabupaten Tangerang dimana persoalan zonasi menjadi masalah yang paling dikeluhkan oleh warga, di Kota Bekasi warga dari luar daerah ternyata di luar daerah bisa diterima di Kota Bekasi.

Jal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Badan Peraturan Daerah DPRD Kota Bekasi, Komarudin.

Menurut dia kasus ini terjadi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online 2017 tingkat SMA/SMK Negeri yang ternyata dialihkelola oleh Provinsi Jawa Barat.

“Kami menemukan ketidakadilan PPDB Online lewat data verifikasi faktual, dimana pemegang KIP dan KKS, yang berasal dari SMPN di Cilawu, Garut bisa lolos seleksi, namun pendaftar jalur afirmasi sebanyak 8 orang di tempat domisili sekolah tidak bisa masuk karena poinnya tidak masuk kriteria,” katanya.

Dirinya merasa heran sebab, warga yang jaraknya dekat dari sekolah negeri di Kota Bekasi ternyata tidak diterima tetapi dari yang nun jauh disana bisa masuk.

“Ini kan sangat janggal, dimana warga pendaftar jalur afirmasi yang jaraknya hanya sekitar 300 meter dari sekolah tidak bisa masuk, sedangkan pemegang KIP dan KKS meskipun asal sekolah jauh bisa diakomodir,” ucapnya.

Dari fakta ini menandakan bahwa Dinas Pendidikan Jawa Barat, belum mampu mengambil alih sistem PPDB Online  “Ini merupakan gagal sistem di Dinas Pendidikan Jawa Barat, ini merupakan kegagalan provinsi mengurusi tentang pendidikan di Kabupaten dan Kota,”

“Insyaallah, saat Rapat Paripurna kami dari DPRD Kota Bekasi akan kami sampaikan langkah politik sebagai sikap atas PPDB Online yang menuai permasalahan,” katanya.

Berbeda Tangerang dan Kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi kesemrawutan PPDB juga muncul dengan permasalah yang berbeda, Di sana ternyata warga disulitkan dengan keterlambatan dalam Jadwal pengumuman hasil seleksi siswa baru melalui situs resmi PPDB Online SMA Jawa Barat pada www.ppdb.jabarprov.go.idJAK

Share

Check Also

Soal Reklamasi, Taufik: Warga Jakarta Harus Bahagia

TheJak – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik merasa kasihan pada Anies Baswedan dan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *