Jumat , 21 Juli 2017

Rentan Diselewengkan, DPR RI Disebut Siap Tolak Perppu Ormas

Ilustrasi organisasi kemasyarakatan (Ormas)
Ilustrasi organisasi kemasyarakatan (Ormas).

thejak.co – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Perppu yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan diumumkan oleh Menkopolhukam Wiranto ini langsung menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk dari parlemen Senayan yang siap membatalkan peraturan tersebut.

“Kalau melibatkan DPR, pasti  (Perppu Ormas) akan ditolak,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Menurut politisi PKS ini, Pemerintah semestinya mengedepankan mekanisme peraturan yang ada. Misalnya, UU Ormas sudah mengamanatkan bahwa pembubaran ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dapat diajukan ke pengadilan terlebih dahulu. “Terlebih, instrumen Perppu mesti ada persyaratan tertentu. Seperti, syarat ada kegentingan yang memaksa,” ucap Fahri.

Dia menilai rencana pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa. “Apa daruratnya HTI? Nggak ada daruratnya, ngawur itu,” ujar Fahri.

Atas dasar itu, politisi yang terkenal kontroversial ini menduga pemerintah sengaja mengeluarkan Perppu lantaran takut kalah bila mengajukan pembubaran Ormas melalui mekanisme pengadilan seperti tertuang dalam UU Ormas. “Pasti kalau pakai mekanisme (yang diatur) UU dia dikalahkan. Sekarang dia mau pakai mekanisme politik lain (Perppu),” kata Fahri.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini juga menilai pembentukan Perppu Tentang Keormasan secara substantif mengarah pada model kediktatoran gaya baru. “Menurut saya, Perppu ‘diktator’ ini harus ditolak,” kata Fadli Zon di tempat yang sama.

Alasan Fadli menilai seperti itu, karena Perppu tersebut menghapuskan Pasal 68 yang mengatur ketentuan pembubaran ormas melalui mekanisme lembaga peradilan. Bahkan spirit persuasif dalam memberikan peringatan terhadap ormas, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 60.

“A?rtinya, kehadiran Perppu tersebut memberikan kewenangan yang semakin tanpa batas kepada Pemerintah,” terang Fadli.? “Pertanyaannya sekarang, adakah kondisi kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah membutuhkan Perppu? Kegentingan ini harus didefinisikan secara objektif, tidak bisa parsial,” sambungnya. DED

Check Also

Audit BPK Terhadap Rini Soemarno Dinilai Seperti Pesanan

thejak.co – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit Menteri BUMN Rini Soemarno terkait perpanjangan kontrak ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *