Selasa , 18 Juli 2017

Tom: Perombakan Pejabat Kental Aroma Balas Dendam Pilgub 2017

Tom Pasaribu.
Tom Pasaribu.

thejak.co – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan melantik Walikota Jakarta Utara Husen Murad dan Bupati Kepulauan Seribu Irmansyah, Kamis (13/7) hari ini.

Namun, pelantikan yang dilakukan Djarot yang masa jabatannya cuma 4 bulan ini mengundang reaksi berbagai kalangan.

Direktur eksekutif komite pemantau dan pemberdayaan parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu menilai pergantian pejabat eselon 2 yang dilakukan Djarot melanggar UU No 5 /2014 tentang aparatur sipil negara (ASN).

“Didalam UU tersebut diatur gubernur tidak melakukan perombakan pejabat 6 bulan jelang akhir masa jabatan dan 6 bulan setelah gubernur baru di lantik. Jadi pelantikan yang dilakukan Djarot jelas melanggar aturan,” ujar Tom kepada wartawan, Rabu (12/7).

Presidium relawan Anies-Sandi ini menilai kebijakan Djarot ini akan menimbulkan korban dikemudian hari.

“Jangan sampai anak buah yang jadi korban. Kenapa Mendagri mengamini pelanggaran tersebut?.

Jadi saya menangkap kesan ada pihak-pihak tertentu yang bermain dalam perombakan pejabat ini. Bisa saja pihak-pihak tertentu tersebut ingin menempatkan orang-orangnya atau diuntungkan secara materi,” bebernya.

Dalam analisanya, lanjut Tom sikap ngotot Djarot yang tetap melakukan perombakan pejabat ini lebih kental nuansa politisnya ketimbang berdasarkan kinerja para pejabat yang diganti.

“Aroma pilgub 2017 masih sangat kental. Karena saya melihat pejabat-pejabat eselon 2 yang diganti merupakan gerbong dari cagub rival Ahok-Djarot di pilgub lalu. Dan kenapa Walikota yang mau pensiun malah tidak diganti.

Atau pejabat-pejabat yang bermasalah hukum juga tidak diganti. Apakah karena pejabat-pejabat terus menjadi pendukungnya saat pilgub 2017 lalu? ,” ujar Tom penuh semangat.

Untuk itu, Tom menyarankan Djarot tidak mengulangi kesalahan gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang rajin melakukan bongkar pasang pejabat setiap enam bulan.

“Sebaliknya Djarot harus berupaya memperbaiki kesalahan Ahok soal pengangkatan dan pemberhentian pejabat bukan malah mengulanginya.

Kita berharap Anies-Sandi yang akan memimpin DKI Jakarta periode 2017-2022 mendatang agar menerapkan kebijakan perombakan pejabat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,” tegasnya. DRI

Check Also

Djarot Saiful Hidayat saat menjabat Wagub DKI pernah dimintai keterangan terkait lahan Cengkareng Barat di kantor Bareskrim Mabes Polri 2016 lalu.

Anies-Sandi Harus Berani Berantas Mafia Aset di DKI

thejak.co – Carut marutnya pengelolaan aset di lingkungan Pemprov DKI harus segera dibenahi. Harapan besar ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *