Senin , 18 Desember 2017

Awas, Pejabat Pro Ahok-Djarot Bikin Jebakan Batman ke Anies

 

Sosialisasi larangan motor lewat di Kuningan dan kawasan Sudirman.
Sosialisasi larangan motor lewat di Kuningan dan kawasan Sudirman.

TheJak-Walau Pilkada DKI sudah selesai tapi masih banyak yang belum move on. Sumber di Balaikota menyebutkan, para pejabat itu dari loyalis Ahok-Djarot.

Pejabat yang umumnya duduk sebagai kepala dinas itu sengaja membuat kebijakan kontroversi menjelang pelantikan. Misalnya larangan kendaraan motor.

Setelah aturan larangan motor lewat kawasan Sudirman dan Kuningan diprotes nanti aturannya akan diserahkan ke Anies-Sandi. Jika Anies yang eksekusi kebijakan maka yang menanggung dosanya ya gubernur baru.

“Tapi jika kebijakan itu berjalan, nanti akan ada klaim kalau kebijakan itu hasil pemikiran Ahok-Djarot. Saya harap tim dari Anies harus waspada. Banyak jabakan dan akan ada jebakan batman lainnya,” tegas pejabat yang namanya enggan disebutkan, Kamis (24/8/2017).

Si pejabat selain membuat jebakan batman juga berharap agar dipakai lagi di era Anies-Sandi. “Di DKI itu banyak birokrat bergaya politisi jadi harus hati-hati,” bebernya.

Seperti diketahui, para bikers, driver ojek online dan DPRD DKI secara tegas menolak aturan larangan kendaraan motor. Jika Pemprov DKI tetap nekat, kalangan dewan akan bereaksi dengan membuat pansus.

Pergub Diserahkan Ke Anies

Gubernur DKI Saiful Hidayat akan menyerahkan draf Peraturan Gubernur (Pergub) tentang zona larangan sepeda motor kepada Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan.

“Nanti kita serahkan Oktober pada pak Anies. bagaimana mengaturnya. Mengatur arus lalu dengan pertambahan motor dan mobil yang terus menerus. ini yang perlu kita data,” ungkap Djarot kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (24/8).

Sebelum Pergub itu diterbitkan akan dilakukan uji coba terlebih dahulu sampai 12 September 2017. Uji coba itu guna melihat seberapa efektif aturan ini. “Kita uji coba dulu saja. Makanya nanti kita bikin surat edaran untuk uji coba dulu,” ujarnya.

Kebijakan ini bersifat temporer alias sementara. Jika semua moda transportasi massal sudah siap beroperasi, maka kebijakan ini bisa dicabut.

“Termasuk juga 2018 ketika MRT sudah selesai. LRT sudah selesai dan ERP sudah diterapkan itu tidak ada lagi pembatasan. Silakan saja, karena orang sudah punya pilihan,” jelasnya.

Sementara Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta Pemprov DKI untuk secara bijaksana mengelola kendaraan roda dua (motor). Mengingat motor masih menjadi salah satu kendaraan yang digunakan masyarakat.

“Motor masih menjadi andalan bagi saudara-saudara kita, tapi kita tahu memang motor juga berkontribusi untuk menjadi kemacetan,” katanya saat Forum Diskusi Transportasi dengan tajuk Mengurai Kemacetan di Jabodetabek, Jakarta, Kamis(24/8).

Mantan bos Angkasa Pura II dan PT Jaya Ancol ini menjelaskan, perluasan pelarangan motor di Jakarta harus dibarengi dengan adanya penambahan moda transportasi umum. Sehingga, mereka yang menggunakan motor dapat beralih.

“Kalau memang motor dikurangi bus harus diperbanyak. Sehingga ada suatu subtitusi dan pertanggungjawaban dari pemerintah kota,” ujarnya.

Budi juga minta Pemprov DKI bijaksana dalam mengelola pengurangan kendaraan roda dua ini. “Saya berpesan kalau di sini ada rekan-rekan DKI lakukanlah dengan bijaksana. Kami siap untuk mensupport kegiatan tersebut,” pungkasnya.(NS)

Share

Check Also

Jakarta Banjir, Kadis SDA Diujung Tanduk

thejak.co – Curah hujan dengan intensitas tinggi mulai sering mengguyur Jakarta. Musibah banjirpun menghantui seluruh ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *