Sabtu , 5 Agustus 2017

Gagal Total Urus Transjakarta, Budi Kaliwono Di Ujung Tanduk

Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan bersama Gubernur Tokyo Yuriko Koike.
Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan bersama Gubernur Tokyo Yuriko Koike.

thejak.co РNasib Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono di ujung tanduk. Pimpinan DPRD DKI meminta Budi Kaliwono dicopot dari jabatannya.  Budi dinilai tidak mampu mengelola manajemen perusahaan milik Pemprov DKI itu dengan baik. Salah satu indikasinya adalah adanya demonstrasi besar pegawai Tranjakarta hingga mogok beroperasi beberapa waktu lalu.

“Kalau mau beres Dirut Transjakarta copot dulu, orang manajemen nggak beres Transjakarta. Saran saya segera dicopot supaya gak masalah,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik dengan nada berapi-api kemarin.

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan jika Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak mencopot Budi hingga masa jabatan berakhir pada Oktober mendatang, dirinya akan meminta pasangan gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk mendepak Budi.

Taufik menginginkan, Dirut PT Transjakarta mendatang dapat mengelola perusahaan dengan baik dan memiliki pengalaman di bidang transportasi.

Taufik kemudian mencontohkan pengelolaan manajemen di PT Mayasari Bakti yang dinilainya mampu mengelola menejemen.

“Cari yang bener. Pertama saya kira yang memadai. Saran saya lebih baik pengalaman transportasi Jakarta banyak, misalnya Mayasari (Bakti),” pungkas Taufik.

Sementara itu, Ketua Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto mengungkapkan setelah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil gubernur DKI Jakarta, 15 Oktober mendatang, Anies Baswedan-Sandiaga Uno harus mengeluarkan kebijakan frontal, yakni merombak mayoritas pejabat eselon II dan III.

“Anies-Sandi harus memilih para pejabat fresh yang bisa mendukung terwujudnya visi misi mereka,” kata Sugiyanto kepada wartawan kemarin.

Menurut pria berkacamata yang ngetop disapa SGY ini, sejumlah pos strategis yang layak dilakukan pergantian antara lain, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan Pendidikan, Dinas Olahraga dan Pemuda serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

“Jadi keliru besar kalau Anies-Sandi tidak secepatnya melakukan perombakan. Karena bisa berimbas dengan realisasi program-program unggulan saat kampanye Pilgub,” ujarnya.

SGY menegaskan, perombakan pejabat itu dibolehkan UU Pemilu awal lebih dulu berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Djarot Saiful Hidayat yang cuma gubernur empat bulan saja bisa melakukan perombakan, masa Anies-Sandi yang bakal mimpin Jakarta lima tahun nggak bisa,” bebernya.

SGY menambahkan, pergantian itu juga bisa menyasar terhadap 18 pejabat eselon II, 62 pejabat eselon III, dan 146 pejabat eselon IV yang awal Juli lalu dilantik Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.

“Kalau yang kemarin dilantik Djarot kerjaannya memble ya wajib diganti juga,” tegas SGY. SOF/JJ

Share

Check Also

Ketua Umum PW MABMI DKI, Biem T. Benjamin memberikan plakat kepada Wakil Gubernur DKI terpilih, Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung DPR-MPR RI Senayan, Jakarta, Jum'at, 04 Agustus 2017.

Sandiaga Uno Sebut Masyarakat Melayu Tulang Punggung Kemenangan di DKI

thejak.co – Wakil Gubernur DKI terpilih, Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, masyarakat melayu adalah tulang punggung ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *