Selasa , 22 Agustus 2017

Menag Lukman ‘Sindir’ Mendikbud Terkait Kebijakan Lima Hari Sekolah

Menag Lukman dan Mendikbud Muhadjir.
Menag Lukman dan Mendikbud Muhadjir.

thejak.co Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin tidak sepakat dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengenai kebijakan full day school atau kebijakan lima hari sekolah.

Politisi PPP itu berharap kebijakan lima hari sekolah tidak dipaksakan diterapkan secara merata ke seluruh sekolah. “Saya berharap mudah-mudahan itu bukan kebijakan yang harus diwajibkan secara merata,” ujar Lukman di Yogyakarta, baru-baru ini.

Lukman pun memberikan pandangannya tentang kebijakan tersebut. Menurut dia, jika kebijakan lima hari sekolah itu diterapkan dan diwajibkan kepada seluruh lembaga pendidikan, akan banyak pihak yang akan keberatan, khususnya di kalangan madrasah diniyah atau pondok pesantren (ponpes).

“Madrasah diniyah dan ponpes kita, para kyai, ulama kita akan sangat berkeberatan karena kebijakan itu akan mempengaruhi sistem pendidikan dan pengajaran yang telah dikembangkan di ponpes selama puluhan tahun,” jelas Lukman.

Oleh sebab itu, jika kebijakan itu tetap diterapkan, sekolah, siswa, bahkan wali murid harus diberikan keleluasaan untuk memilih apakah bersedia menerapkan program tersebut atau tidak.

“Saya kira itu akan lebih arif daripada dipaksakan, namun kenyataannya mendapatkan resistensi sangat tinggi,” ujarnya.

Lukman menuturkan bahwa pemerintah sebetulnya tidak pernah menekankan lima hari sekolah, melainkan lebih menekankan pada penguatan pendidikan karakter. Sebab kebijakan itu, ia sadari tetap akan mendapatkan pertentangan di kalangan madrasah dan pondok pesantren.

“Itu yang ditekankan sesungguhnya adalah penguatan pendidikan karakter. Poinnya bukan pada lima hari sekolah,” tandasnya.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan lima hari sekolah dengan durasi delapan jam setiap hari ditujukan untuk para guru, bukan siswa.

“Mendikbud punya problem besar, itu mengenai beban kerja guru. Perundang-undangan Nomor 74 tahun 2008 disebutkan bahwa beban kerja guru (minimal) 24 jam tatap muka dalam satu minggu,” kata Muhadjir.

Adapun pencapaian kuota jam mengajar tersebut merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi. Peraturan itu membuat sejumlah guru kelimpungan. Khususnya, guru mata pelajaran Bahasa Asing, Agama, Sosiologi, dan sejumlah pelajaran lain yang kuota jam belajarnya sedikit. DED

Share

Check Also

Lukas Enembe, Gubernur Papua di acara Partai Demokrat.

Terseret ‘Kasus Korupsi Pendidikan’, Lukas Bisa Gagal Ikut Pilkada Papua

  TheJak-Mimpi Lukas Enembe untuk maju sebagai calon gubernur (cagub) Papua bisa kandas. Sebab, Gubernur ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *