Senin , 18 Desember 2017

Ngebut Lengkapi Berkas Perkara KPK Ngebet Penjarakan Setnov?

Ketua DPR RI Setya Novanto.
Ketua DPR RI Setya Novanto.

thejak.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) percepat kelengkapan berkas penyidikan kasus korupsi e-KTP yang menyeret Ketua DPR RI Setya Novanto. Untuk bisa menahan pria yang karib disapa Setnov ini, KPK memanggil kembali mantan Ketua DPR Marzuki Alie guna dimintai keterangannya.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SN (Setya Novanto) terkait kasus pengadaan e-KTP,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan, kemarin.

Bersama Marzuki, lanjut Febri, penyidik juga memanggil empat saksi lainnya untuk mendalami peranan Setnov di dalam perkara tersebut.

Para saksi lainnya yang dipanggil antara lain, mantan anggota DPR RI Numan Abdul Hakim, Ketua Tim Teknis Pengadaan e-KTP Husni Fahmi, Direktur Utama PT Noah Arkindo Hoan Dedei dan pihak swasta yang bernama Junaidi Adinata. “Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SN,” imbuh Febri.

Sementara itu, politisi Partai Demokrat Marzuki Alie mengaku pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK sama seperti sebelumnya.

“Saya diperiksa untuk Setya Novanto. Pertanyaannya sama dengan Andi Narogong, jadi copy paste saja makanya tidak lebih dari setengah jam.

Tidak ada hal baru, setiap tersangka baru, sebagai Ketua DPR akan dipanggil, kenal nggak? Tahu nggak? Ya begitu saja jadi nggak ada hal-hal yang baru,” tutur Marzuki di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Sebelumnya, ?pada Kamis (6/7) ?lalu, Marzuki Alie juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong. Menurutnya pertanyaan saat dirinya diperiksa untuk Andi Narogong dengan Setya Novanto hampir sama.

“Hampir sama dengan pemeriksaan lalu saat Andi Narogong, copy paste betul, persis sama. Cuma nama saja diubah, keterangan tidak ada yang beda,” tandas Marzuki.

Di tempat terpisah, Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia mendesak KPK untuk segera menahan Setnov.

“Kalau memang bukti-buktinya sudah cukup kuat ya langsung tahan. Untuk menghindari upaya perlawanan terhadap KPK melalui praperadilan,” ucap Ahmad Doli saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, kemarin.

Selain itu, menurut Ahmad Doli, jabatan Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tentunya akan berdampak buruk kedepannya.

“Untuk menghindari citra buruk nanti kita (Partai Golkar) menghadapi seperti event-event seperti 17 agustus mendatang,” ujar Ahmad.

Untuk diketahui, Setnov disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun para saksi yang telah dipanggil KPK beberapa di antaranya merupakan pihak-pihak yang disebut menerima uang proyek e-KTP. Marzuki Alie disebut menerima uang e-KTP dari Andi Narogong. Uang tersebut diberikan kepada politisi Partai Demokrat itu dengan kode ‘MA’ sejumlah Rp 20 miliar.

Sementara, nama Husni Fahmi disebut menerima uang sejumlah USD 150 ribu dan Rp 30 juta. Husni juga disebut berperan sebagai orang yang membagi-bagikan uang dari Sugiharto kepada beberapa tim teknis.

Dalam perkara ini, dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto sudah divonis masing-masing tujuh dan lima tahun penjara. Keduanya terbukti bersalah melakukan korupsi e-KTP secara bersama-sama. DED

Share

Check Also

Kasus Plagiat Paten KSLL Masuk Meja Hijau

  THEJAK – Kemelut perseteruan antara penemu dan sekaligus pemilik  paten  Kontruksi Sarang Laba- Laba ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *