Senin , 18 Desember 2017

Puskesmas di Kabupaten Bekasi Belum Penuhi Standar Kemenkes

FOTO BAWAH HLthejak.co – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi mengaku sampai saat ini sarana prasarana dan alat kesehatan yang dimiliki 44 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Tahun 2014 tentang Puskesmas.

Kepala Seksi (Kasie) Alat Sarana dan Prasarana (Dinkes) Yudi mengatakan Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas itu baru diterbitkan Oktober tahun 2014, sehingga perlu waktu untuk mengimplentasikan Peraturan Menteri tersebut.

“Mengacu pada Permenkes No 75 2014 tentang standar Peralatan mininal kesehatan pada Puskesmas, maka sarpras Puskesmas di Kabupaten Bekasi belum memenuhi Standar Permenkes,” katanya kepada wartawan, Kamis (10/9).

Ditambahkan, dari 44 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Bekasi dan dilihat dari alat, sarana dan prasarana yang ada, sampai saat ini diperkirakan masih kurang separuhnya untuk menjadikan puskesmas berstandar nasional tersebut.

“Kalau rata-rata baru 40 persen baik dari alat dan sarpras dari standar Kemenkes,” bebernya.

Menurutnya, pada dua tahun terakhir ini pihaknya selalu mengusulkan penambahan anggaran kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi untuk memenuhi segala kebutuhan Puskesmas, namun keterbatasan anggaran selalu menjadi kendala setiap tahunnya.

“Selama ini kendalanya kekurangan anggaran untuk menjadikan puskesmas menjadi standar kKemeterian Kesehatan itu,” paparnya.

Lebih jauh dikatakan, beberapa fasilitas standar Permenkes No. 75 tahun 2017 tentang Puskesmas di antaranya yang wajib dimemiliki Puskesmas, ruang pemeriksaan umum, ruang tindakan gawat darurat, ruang imunisasi ibu dan anak (Kia) dan imunisasi, ruang persalinan, ruang rawat pasca persalinan, ruang Kesehatan Gigi dan Mulut, ruang Promosi Kesehatan, ruang Asi, Laboratorium, ruang Farmasi, ruang rawat inap, ruangan sterilisasi, Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Bukan hanya alat kesehatan, sarana dan prasarana di puskesmas saja tentunya peningkatan SDM para pegawainya juga harus ditingkatkan.  Hal itu untuk mendapat  akreditasi dari Kementrian,” imbuhnya.

Pihaknya berharap beberapa tahun ke depan semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Bekasi bisa memenuhi standar sesuai Permenkes Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas tersebut, sehingga dengan fasilitas dan SDM yang berstandar internasional maka pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi bisa jauh lebih baik lagi.

“Belum bisa memenuhi standar Kemenkes hal itu berdampak pada belum optimalnya pelayanan,” tutupnya. Semntara itu Ahmad Hapis dari LSM Bina Nurani  Bangsa meminta pemerintah Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Neneng Hasanah Yasin harus serius mengurusi masalh kesehatan.

“Kalau bupatinya dokter ya harus serius mengatasi masalah kesehatan,” tandasnya. SAR/BUD

Share

Check Also

AIRLANGGA TERPILIH RIDWAN KAMIL RESAH

thejak.co – Inilah politik, segalanya bisa berubah meski sudah ada komitmen. Seperti yang dilamai oleh ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *