Senin , 11 Desember 2017

Sekali Parkir Rp 50 Ribu, Edi Sumantri ‘Bermanuver’

 

edi sumanteriTheJak-Menjelang pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, banyak pejabat bermanuver. Berharap agar terlihat kerja bagus, para pejabat itu diduga sedang cari muka.

 
Seperti diberitakan, Kepala Badan Pajak dan Retrebusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri berencana menaikkan tarif parkir dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB). Kenaikan pajak sebesar 10 persen itu diduga untuk menutupi kinerja Edi yang tidak maksimal.
 
Apalagi, target pajak pada bulan Agustus 2017 mencapai Rp 4 triliun. Nah, untuk mengejar target itulah tarif parkir dan BBN-KB akan dinaikan.
 
Bahkan, ada opsi jika tarif parkir bisa mencapai Rp 50 ribu. Ketua Tim Sinkronisasi Program Kerja Anies Sandi, Sudirman Said mengungkapkan rencana kenaikan tarif sangat memberatkan.
 
“Harus diingat, tidak semua pengguna mobil adalah orang kaya. Banyak pegawai muda dan keluarga kelas menengah yang pas-pasan saja. Mereka gunakan mobil karena tidak ada alternatif transportasi yang lebih baik. Kalau mereka harus menanggung tarif parkir yang demikian mahal rasanya tidak fair bagi kebanyakan warga Jakarta,” kata Sudirman, Rabu (9/8) di Jakarta.
 
Sudirman berpandangan, jika arahnya adalah pengendalian beban jalan, yang harus dilakukan adalah penataan transportasi publik lebih dahulu.  Berikan alternatif yang lebih baik, baru dilakukan pembatasan. 
 
Sementara jika motifnya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari parkir, lebih baik mengurangi kebocoran pengelolaan dana parkir.  
 
“Banyak yang bisa dioptimalkan dengan teknologi dan alat kontrol yang lebih efektif,” pungkasnya.
 
Tidak Etis
 
Sudirman melanjutkan, secara etika pejabat yang hendak menyelesaikan tugasnya (outgoing leader) semestinya tidak mengambil keputusan strategis yang akan berdampak jangka panjang.
 
“Menaikkan tarif, mengangkat pejabat penting, dan memutuskan hal-hal lain yang strategis sebaiknya tidak dilakukan oleh pemimpin yang akan segera menyelesaikan tugasnya, ” jelas dia.
 
Menurut Sudirman, mungkin saja secara kewenangan dan diskresi Gubernur DKI Jakarta yang masih menjabat saat ini dapat menaikan tarif parkir itu.  Tapi di atas kewenangan dan diskresi ada etika.  
 
“Etika seorang outgoing leader, pemimpin yang sedang bersiap menyelesaikan tugasnya sebaiknya tidak mengambil keputusan yang berdampak jangka panjang,” jelas dia.
 
“Bagaimana mungkin keputusan diambil oleh Gubernur, yang dalam dua tiga bulan lagi akan selesai tugasnya, tapi konsekuensi dari keputusan itu harus dihadapi oleh Gubernur yang akan datang?” tanyanya.(NS)
Share

Check Also

DPRD Dukung Penuntasan Dugaan Korupsi Proyek PJU

thejak.co – Desakan pengusutan skandal dugaan korupsi proyek penerangan jalan umum (PJU) di Dinas Perindustrian ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *