Senin , 18 Desember 2017

Ada Pihak Manfaatkan Tragedi Rohingya Untuk Serang Jokowi?

Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo.

thejak.co – Tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar telah membuat mata dunia terbuka dan meminta hal itu segera dihentikan. Namun, konflik itu kabarnya dimanfaatkan segelintir oknum tak bertanggung jawab untuk menyerang pemerintahan Joko Widodo.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta masyarakat Indonesia waspada terhadap isu Rohingya yang beredar di media sosial. Menurut Tito, kasus penindasan terhadap warga muslim Rohingya di Rakhine State, Myanmar, tidak ada kaitannya dengan agama.

Tragedi kemanusiaan yang terjadi pada warga Rohingya saat ini justru digunakan untuk memanas-manasi sentimen masyarakat Islam di Indonesia. Tito mengungkapkan, sudah ada analisis di media sosial, yang mengaitkan antara kasus Rohingya dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia, untuk antipati kepada pemerintah,” ungkap Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Tito menegaskan bahwa cara ini merupakan gaya lama. Sebagai contoh, bagaimana isu pemilihan gubernur DKI Jakarta dikaitkan untuk menyerang Pemerintahan Jokowi. “Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk ‘goreng-goreng’. Ini penelitian software opinion analyst,” ujar Tito.

Lantaran isu Rohingya dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo, maka hal yang dibahas bukan masalah pelanggaran hak asasi manusianya. “Ini ya, isu Rohingya dikaitkan dengan pemerintah dan Pak Jokowi, lebih besar daripada isu soal kemanusiaan,” kata Tito.

Di media sosial terutama Twitter, lanjut Tito, hal itu sudah mulai terlihat. Karenanya, Tito meminta masyarakat untuk waspada menanggapi isu Rohingya yang dibelokkan untuk menyerang pemerintah.

“Dari hasil penelitian itu bahwa isu ini lebih banyak dikemas untuk ‘digoreng’, untuk menyerang pemerintah. Dianggap lemah. Padahal, pemerintah sudah lakukan langkah yang pas,” tegas Tito.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menuturkan Presiden Jokowi sudah mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan.

Namun karena besarnya permasalahan maka upaya yang saat ini dijalankan oleh pemerintah Indonesia terlihat belum memadai. Tentu pemerintah terus berikhtiar dan mencari solusi agar pemerintah Myanmar segera mengakhiri peristiwa yang bisa dikategorikan sebagai ethnic cleansing itu.

“Tindakan pemerintahan Jokowi sudah sangat maksimal bila dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga yang sejak awal sudah menyatakan tidak akan menerima pengungsi asal etnis Rohingya,” kata Hikmahanto saat dihubungi wartawan.

Lebih lanjut kata dia, saat ini berkembang di Indonesia seolah masalah yang terjadi terhadap etnis Rohingya sebagai masalah antaragama. Padahal masalah ini tidak berkaitan dengan agama, melainkan tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga Myanmar selama berpuluh-puluh tahun.

Selain itu , masalah lain adalah adanya pembiaran dari pemerintah Myanmar atas perlakuan tidak manusiawi aparat keamanan terhadap etnis Rohingya, sehingga terjadi eksodus besar-besaran etnis tersebut.

“Masyarakat harus dewasa dan mempercayakan penyelesaian krisis di Myanmar kepada pemerintah,” tandas Hikmahanto. DED

Share

Check Also

Kasus Plagiat Paten KSLL Masuk Meja Hijau

  THEJAK – Kemelut perseteruan antara penemu dan sekaligus pemilik  paten  Kontruksi Sarang Laba- Laba ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *