Senin , 18 Desember 2017

Baru Selesaikan 4 RUU, Capaian Kinerja Legislasi DPR RI Dinilai Masih Rendah

Ilustrasi rapat DPR.
Ilustrasi rapat DPR.

thejak.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru menyelesaikan 4 rancangan undang-undang (RUU) secara kumulatif terbuka, dari target 49 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2017.

Capaian kinerja legislasi DPR ini dibahas dalam rapat koordinasi Badan Legislasi (Baleg) bersama DPD dan Kementerian Hukum dan HAM, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9) lalu.

Adapun, 21 RUU masih dalam tahap pembicaraan di tingkat I, dan 8 di antaranya adalah RUU kumulatif terbuka. Wakil Ketua Baleg Arif Wibowo selaku pimpinan rapat mengingatkan agar pembahasan diefektifkan, mengingat waktu kerja efektif tinggal dua bulan lagi menuju akhir tahun 2017.

“Dari gambaran capaian legislasi tersebut tentunya masih sangat rendah,” ujar Arif, dalam rapat konsultasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Belum optimalnya capaian Prolegnas, menurut Arif, karena sejumlah faktor. Penyebabnya, di antaranya, kurang kuatnya komitmen salah satu pihak (DPR atau pemerintah) dalam menyelesaikan tahapan pembentukan UU yang telah direncanakan, lemahnya koordinasi antar-lembaga penbentuk UU, hingga kurangnya pemahaman komprehensif tentang proses pembentukan UU.

Sementara, jadwal kunjungan kerja, baik dalam maupun luar negeri, kata Arif, tidak menjadi penghambat karena pembahasan UU dikerjakan secara simultan. “Ini soal political will saja dari pemerintah dan DPR,” imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.

Arif menuturkan bahwa kerja legislasi tak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas. Substansi dalam membahas UU perlu dibedah secara mendalam. “Kalau UU substansinya memang alot ya nggak bisa dipaksakan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga disepakati empat usulan RUU baru, yakni RUU Sumber Daya Air, RUU Serah Simpan Karya Cetak, Rekam dan Elektronik, RUU Konsultan Pajak, dan RUU Praktik Pekerjaan Sosial. Sementara, ada dua RUU disepakati masuk daftar Prolegnas 2015-2019, yakni RUU Permusikan dan RUU Hak atas Tanah Adat.

Lemahnya koordinasi dalam proses pembahasan menjadi salah satu hal yang disoroti. Hal itu disinggung oleh Anggota Baleg, Hendrawan Supratikno. Ia mengatakan, ada beberapa RUU yang sudah hampir selesai, tetapi ada diskoneksi. “Ibarat sepakbola, bolanya sudah di depan gawang,” ujar anggota Komisi XI DPR itu.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengusulkan semacam rapat konsultasi untuk mengevaluasi lebih jauh soal kerja legislasi. Rapat konsultasi diintensifkan antara tiga pihak, yakni DPR, DPD, dan pemerintah, sesuai amanat UU.

Hal itu diperkuat fakta bahwa koordinasi lembaga, baik terhadap internal maupun eksternal masih lemah. DED

Share

Check Also

Kasus Plagiat Paten KSLL Masuk Meja Hijau

  THEJAK – Kemelut perseteruan antara penemu dan sekaligus pemilik  paten  Kontruksi Sarang Laba- Laba ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *