Rabu , 29 November 2017

Dicari Pasukan Berani Mati

rohingyathejak.co – Konflik etnis Rohingya di Myanmar menjadi perhatian masyarakat muslim di Indonesia. Organisasi masyarakat membuka posko pasukan berani mati untuk jihad ke daerah konflik tersebut.

Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif sudah ada lima wilayah yang membuka pendaftaran untuk relawan tersebut. Lima wilayah itu adalah Banten, Pasuruan (Jawa Timur), Aceh, Kalimantan, Poso.

“Syarat umum itu ada izin orangtua, berusia di atas 17 tahun, siap mati syahid dan punya ilmu bela diri,” kata Slamet, Selasa (5/9).

Menurut dia, pembukaan relawan jihad itu merupakan inisiatif FPI di daerah.Sementara FPI pusat nantinya hanya menyeleksi jumlah pendaftar yang masuk ke daerah untuk dikirim ke Myanmar.

“Kita belum pasang target. Nanti jumlah dari setiap daerah-daerah datanya dikirim ke pusat lalu diseleksi siapa saja yang berangkat. Jadi pusat hanya menyeleksi dan memberangkatkan,” ujar Slamet.

Slamet menambahkan, setelah proses seleksi tersebut relawan jihad tersebut bakal diberi bimbingan oleh tim khusus. Menurut dia, tim khusus itu salah satunya bertugas mengurus teknis pemberangkatan hingga tugas yang dilakukan para relawan apabila telah sampai di Myanmar.

“Soal pemberangkatan seperti masuknya jalur mana kita mau ngapain nanti ada bagian tim yang sedang ngurus semua. Cuma karena ini urusan internal saya enggak bisa kasih tahu,” pungkasnya.

Selain membuka relawan, FPI beserta ormas Islam lainnya berencana melakukan aksi jalan damai ke Kedubes Myanmar.

Aksi itu rencananya dilakukan pada Rabu (6/9/17) siang, dengan titik kumpul di Bundaran Hotel Indonesia

Ketua Bidang Bela Negara dan Jihad FPI Abdul Qodir Aka menambahkan anggota FPI di daerah sudah membuka posko pendaftaran.

“Ini inspirasi dari temen daerah, wilayah. Cuma di pusat ini kita baru musyawarahkan untuk aksi besok di Kedubes Myanmar. Kita hanya baru mendukung apa yang mereka wacanakan, inisiasikan, pendaftaran. Seperti itu,” kata Abdul Qodir.

Qadir mengatakan FPI dari daerah tersebut sudah membuka pendaftaran kepada anggota yang bersedia berangkat ke Myanmar. Dia mengatakan pemberangkatan itu akan dilakukan jika krisis kemanusiaan yang terjadi tak kunjung berakhir.

“Betul, betul. Kalau tidak berhenti-henti kasusnya, terus-terusan. Dan apalagi ini kan sudah berulang,” ujarnya.

Rencana lain yang akan dilakukan FPI adalah mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi asal Myanmar. Qodir memandang hal itu adalah yang paling penting dilakukan mengingat pemerintah Indonesia juga sudah mengambil langkah-langkah penanganan konflik tersebut.

“Kalau memang sudah selesai, bisa diatasi oleh pemerintah, kan Kemlu sudah ke sana juga. Kalau sudah begitu, kan kita tidak perlu ke sana. Kita kirim soal kemanusiaannya, obat-obatannya, makanannya,” ungkap dia.

Posko pendaftaran relawan jihad Rohingya di kantor sekretariat FPI Klaten di Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo. Agar bisa berjihad di Rakhine, daerah asal etnis minioritas Rohingya, Ketua FPI Klaten Suyadi Al Abu Fatih memperkirakan perlu biaya sekitar Rp20-30 juta per orang untuk biaya perjalanan dan bekal selama hidup di sana.

“Kalau bersungguh-sungguh, insyaAllah nanti juga akan ada donatur,” kata  Suyadi, Selasa (5/9).

Relawan jihad untuk Rohingya yang dicari FPI adalah laki-laki sehat jasmani dan rohani berusia 21-40 tahun. Pendaftar yang baru berusia 17-20 tahun wajib melampirkan izin tertulis dari orang tua. Adapun syarat administrasinya cukup mengisi formulir yang disediakan di posko pendaftaran dan menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk.

“Selain di posko, formulir itu juga bisa diunduh melalui media sosial Facebook di akun FPI.” Calon relawan jihad bela Rohingya yang memenuhi kriteria dan telah melengkapi persyaratan akan segera dikirimkan ke FPI pusat di Jakarta untuk mengikuti pembekalan mental, fisik, dan tenaga dalam.

Salah seorang simpatisan FPI dari Kecamatan Juwiring, Klaten, Indra, 31 tahun, mengaku siap berangkat ke Myanmar sebagai relawan jihad untuk Rohingya.

Ia mengaku tak khawatir soal dana. “Insya Allah akan ada jalan,” kata karyawan swasta itu.

Ia yakin akan relawan yang secara fisik tidak bisa berangkat tapi turut menyumbangkan sebagian hartanya.

Selain Klaten, Front Pembela Islam (FPI) Aceh membuka pendaftaran bagi para calon mujahidin yang ingin berjihad membela muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Kepada seluruh DPW FPI , MADAR LPI, dan Mawil FPI seluruh Aceh diminta agar segera membentuk posko-posko penerimaan mujahidin.

“Kami instruksikan kepada seluruh DPW FPI , MADAR LPI, dan Mawil FPI seluruh Aceh untuk segera membuka posko penerimaan mujahidin yang siap untuk berjihad membela muslim Rohingnya,” tulis Ketua FPI Aceh, Tgk Muslim At-Thahiry.

Selain membuka posko pendaftaran mujahidin, kepada seluruh anggota FPI Aceh juga diminta melakukan penggalangan dana. Baik di majelis-majelis, jalan, dan masjid.

“Dana tersebut akan kita gunakan untuk biaya perang,” pungkas Tgk Muslim.

NU Silakan FPI Berjihad Ke Myanmar

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengatakan, silakan jika FPI mau mngirim relawan ke Myanmar terkait krisis di Rakhine State, Myanmar.

“Silakan jika memang mau berjihad,” kata Said Aqil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/9).

Menurut Aqil hal tersebut tidak dilarang. “Boleh-boleh saja itu,” tambah dia.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sebelum persoalan Rohingya ramai diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah lebih dulu menaruh perhatian.

“Sebelum peristiwa Rohingya menjadi konsumsi publik yang begitu luar biasa, sebenarnya Presiden Jokowi telah mengirim bantuan, baik itu membangun sekolah, mengirim bantuan, yang terakhir secara langsung dikirim langsung oleh Presiden dan kebetulan saya juga ikut mendampingi apa yang dilakukan oleh Indonesia untuk hal yang bersifat kemanusiaan Rohingya ini,” kata Pramono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/9).

Pramono juga mengatakan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi adalah pejabat yang pertama kali datang ke Myanmar terkait masalah ini.

“Bahkan Sekjen PBB utusan khusus PBB itu mengakui peran Indonesia. Tapi kalau kemudian dalam negeri domestik ini dirumorkan ‘goreng’, ya ini hal yang berkaitan dengan politik, kita harus bisa memisahkan domain politik dengan domain yang terjadi sebenarnya,” kata Pramono.

Untuk itu, ditegaskan Pramono, apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah domainnya untuk penyelesaian konflik.

“Apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah domain yang dilakukan sebenarnya tanpa ada peristiwa yang sekarang pun pemerintah sudah berbuat untuk Rohingya,” katanya. NH/HDS

Share

Check Also

Jokowi Diusung Jadi Ketum Golkar

thejak.co – Perebutan kursi ketua umum Partai Golkar makin panas. Meskipun saat ini partai berlambang ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *