Selasa , 19 Desember 2017

Diduga Modus, Vendor di PTPN V Harus Dibubarkan

Ketua SPTI Kampar Maju Marpaun.
Ketua SPTI Kampar Maju Marpaun.

thejak.co – Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) se Kabupaten Kampar, sepakat menolak keberadaan vendor atau kontraktor yang menguasai kegiatan bongkar muat buah kelapa sawit di PTPN V, Riau.

Selain tidak melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja, keberadaan vendor diduga kuat hanya akal-akalan atau modus oknum pejabat PTPN V untuk memanipulasi dana pengangkutan buat sawit yang dilaporkan kepada negara.

“Hasil keputusan rapat kerja yang dihadiri 27 unit kerja FSPTI se-Kabupaten Kampar sepakat menolak adanya vendor di seluruh kebun dan pabrik milik PTPN V.

Ingat, jangan libatkan vendor hanya untuk mengakali upah pekerja,” kata Ketua FSPTI Kampar, Maju Marpaung, melalui selulernya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/9).

Hasil rapat kerja cabang (rakercab) 27 pimpinan unit kerja (PUK) FSPTI, lanjut Marpaung, diputuskan untuk melakukan aksi unjuk rasa di kandir PTPN V pada tanggal 11 September 2017 mendatang. Ribuan massa serikat pekerja akan diturunkan dalam aksi tersebut.

“Intinya kami butuh lapangan kerja di PTPN V. Tolak sistem vendor karena tidak pro rakyat dan sarat KKN,” kata dia.

Ketua PUK-FSPTI Desa Gading Sari, Kampar, Haposan Hutabarat menambahkan, akan mengerahkan seluruh anggotanya dalam aksi unjuk rasa di kandir PTPN V pekan depan. Pihaknya, kata dia, sepakat dengan keputusan raker yang menolak kehadiran kontraktor melakukan kegiatan bongkar muat di PTPN V.

“Tuntutan kami sama dengan teman-teman PUK-FSPTI Talang Danto yakni menolak vendor. Jangan ada vendor di Kebun Sei Garo,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua PUK SPTI Talang Danto, Suryono mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno untuk membubarkan kontraktor yang dinilai telah memonopoli kegiatan bongkar muat buah kelapa sawit di Kebun Tandun, Tapung Hulu, Kampar.

Menurutnya, keberadaan pihak ketiga atau vendor tersebut tidak memiliki legalitas dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apalagi, pihak kontraktor juga  tidak pernah melibatkan SPTI dan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja di areal Hak Guna Usaha (HGU).

“Kami minta para kontraktor di PTPN V Kebun Tandun dibubarkan. Itu jelas ilegal dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” kata Suryono, kemarin.

Suryono menegaskan, mendukung keputusan raker pengurus PUK-FSPTI se-Kabupaten Kampar yang akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai bentuk penolakan vendor di PTPN V.

Suryono menduga kuat, melibatkan vendor untuk melakukan bongkar muat buah sawit di PTPN V bernuansa KKN. Hal itu, karena ada selisih nilai upah antara keputusan pemerintah dengan yang diterima vendor. Sesuai Perda Kabupaten Kampar Nomor 525 tahun 2016, upah jasa muat adalah sebesar Rp21,835/Kg dan jasa bongkar Rp23,293/Kg.

“Namun nominal upah yang turun kepada pekerja vendor sangat jauh di bawah. Karena itu kami meminta aparat terkait dan Menteri BUMN mengusut dugaan penyimpangan ini. Kami minta dilakukan audit keuangan di PTPN V,” tandasnya. RBN

Share

Check Also

Spanduk Airlangga Nangkring di Rampimnas Golkar

thejak.co – Partai Golkar pada hari ini, Senin (18/12/2017), menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) menjelang ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *