Selasa , 19 Desember 2017

DPR Sebut Ada Pelanggaran KUHAP oleh Komisi Antirasuah

Ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
Ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

thejak.co – Seusai Pansus Hak Angket KPK bertemu dengan berbagai elemen maupun instansi yang datang ke DPR, ada satu poin yang bisa dipetik yaitu begitu banyak undang-undang KUHAP yang dilanggar oleh KPK.

Pertama berkaitan dengan saksi yang tidak boleh didampingi oleh pengacara dengan alasan Lex Specialis. Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun saat rapat dengar pendapat umum Pansus Angket KPK dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan pengacara yang terhimpun dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Gedung DPR RI, belum lama ini.

“Jaksa Agung pernah mengatakan kepada saya, bahwa yang bisa mengeksekusi putusan itu hanya Kejaksaan, tetapi KPK melakukan eksekusi sendiri. Terkait dengan perlindungan saksi, save house dan sebagainya, LPSK dilewati oleh KPK. Mengenai barang sitaan dan barang rampasan, itupun juga dilewati oleh KPK,” jelas Misbakhun.

Pun berkaitan dengan kasus seorang penyidik KPK bernama Novel di Bengkulu, putusan BPK dilanggar oleh KPK. Sebab ada penggunaan keuangan negara untuk dua orang di KPK yaitu satu orang komisioner dan seorang lagi pegawai, yang mendapatkan bantuan hukum dengan menggunakan keuangan negara.

“Padahal seharusnya dia tidak boleh menggunakan keuangan negara. Kasus itu ada di saat dia belum menjadi pegawai atau komisioner KPK. Penggunaan keuangan negara itu sudah diputuskan oleh BPK untuk dikembalikan dalam waktu 60 hari setelah audit, tetapi KPK tidak mengembalikan.

Ini sudah menjadi kerugian keuangan negara yang nyata, jelas, dan terang,” ujar Misbakhun. Menurut dia, pelaksaan dan praktik-praktik di dalam KPK itulah yang kemudian menimbulkan permasalahan.

“Apakah praktik melenceng dari aturan seperti ini akan tetap kami toleransi? Sebagai pengacara yang selama hari per hari mendampingi baik terdakwa maupun saksi didalam kasus korupsi sampai pada proses pengadilan dan proses hukum berkekuatan hukum tetap, kita ingin mengetahui pemikiran-pemikiran besar apa dari Asosiasi Advokat dan perhimpunan pengacara ini terhadap politik hukum penegakkan korupsi kita ke depan,” tutur Misbakhun.

Sementara itu, KPK menanggapi rencana Komisi III DPR RI melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo ke Bareskrim Mabes Polri.

Alasannya, Agus dianggap mengancam akan menjerat seluruh anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK dengan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, karena dianggap menghalangi proses penanganan kasus korupsi e-KTP.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dia belum tahu sepenuhnya rencana Pansus Hak Angket KPK yang akan mempolisikan pimpinan lembaga antirasuah tersebut. “Saya tidak tahu persis yang dipersoalkan apa terkait dengan rencana tersebut,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta.

Febri menjelaskan, Pasal 21 UU Tipikor memang mengatur soal obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Karena itu, bisa saja pasal tersebut digunakan jika unsur-unsurnya terpenuhi untuk menjerat pihak-pihak yang menghalangi penuntasan kasus korupsi e-KTP.

“Tapi saat ini belum bicara siapa yang melakukan obstruction of justice dan prosesnya sejauh mana. Tentu saja Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang KPK yang menjadi patokan kita,” kata Febri. DED

Share

Check Also

Spanduk Airlangga Nangkring di Rampimnas Golkar

thejak.co – Partai Golkar pada hari ini, Senin (18/12/2017), menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) menjelang ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *