Senin , 25 September 2017

Ingin Tuntaskan Perppu Ormas, Komisi II Bakal Blusukan ke Daerah

Ilustrasi organisasi kemasyarakat.

thejak.co – Polemik keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) belum tuntas. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 itu hingga kini masih menunggu keputusan DPR RI, apakah disetujui atau ditolak untuk menjadi undang-undang.

Meski berjalan lambat, Komisi II DPR RI memastikan hal itu akan dibahas pada Oktober nanti.

“Kita sudah rapat mengagendakan di masa sidang ini akan diselesaikan terkait Perppu Ormas, kira-kira di pertengahan Oktober sampai akhir Oktober akan dibahas,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Menurut anggota DPR Fraksi Gerindra ini, pihaknya akan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk melakukan pendalaman.

“Kita juga akan berkunjung ke beberapa daerah (untuk) mendengarkan aspirasi masyarakat terkait Perppu Ormas,” kata Riza.

Sayangnya, lanjut Riza, pembahasan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dapat memakan waktu yang tidak sebentar. Sebab ia melihat pandangan fraksi- fraksi sebagai kepanjangan tangan partai masih tak berubah. “Sikap fraksi yang berkembang saat ini di media masih sama,” ungkap Riza.

Terkait sikap Fraksi Gerindra apakah akan merubah keputusan, Riza menegaskan, partainya sedikit pun takkan berubah. “Kalau Gerindra sendiri jelas menolak soal Perppu karena bagi Gerindra sangat subjektif.

Kewenangan yang ada selama ini sangat baik diatur di dalam UU Ormas yang mana sebelumnya ada kewenangan pengadilan, sekarang diambil alih oleh Perppu menurut kami sangat tidak adil, sangat tidak bijaksana,” tandas Riza.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Yandri Susanto mengatakan, tiga kementerian dan sejumlah ormas Islam bakal diundang mulai 16 Oktober mendatang.

“Akan dimulai pembahasan itu, 16 Oktober Raker dengan Mendagri, Menkumham, dan satu lagi saya lupa. Kemudian kami akan memanggil para pihak eksternal terdiri dari organisasi kemasyarakatan dari NU, Muhammadiyah, dan sebagainya,” tutur Yandri.

Sekretaris Fraksi PAN di DPR ini menjelaskan, penentuan LSM, ormas, dan pakar yang diundang akan ditentukan seluruh fraksi yang ada di DPR. Menurut Yandri, pemanggilan para pakar dan organisasi akan dilakukan berimbang antara pihak yang pro dan kontra penerbitan Perppu Ormas.

“Nanti biar fraksi dalam menolak atau menerima itu acuannya bisa diambil dari pendapat yang berkembang di masyarakat, yang diwakili unsur yang dipanggil nanti,” ucap Yandri.

PAN sendiri, kata dia, hanya berharap pembahasan Perppu Ormas dapat melibatkan organisasi yang selama ini sangat pro dan kontra terhadap keberadaan aturan hukum itu. DED

Share

Check Also

Anggota Dewan Bakal Memiliki Gedung Baru

thejak.co – Rencana pembangunan gedung baru untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepertinya akan terealisasi. Jika ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *