Senin , 25 September 2017

Kebijakan Djarot Bisa Jadi Beban Anies-Sandi

djarotthejak.co – Sekitar satu bulan lagi masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berakhir. Namun, sebelum lengser sejumlah kebijakan yang akan dikeluarkan Djarot diprediksi akan jadi beban pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno yang akan dilantik Oktober mendatang.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan, beberapa studi menyebut kebijakan perluasan larangan sepeda motor di Jakarta tidak dapat mengatasi kemacetan.

“Ini (perluasan larangan sepeda motor) bukanlah kebijakan yang tepat untuk mengatasi kemacetan di Jakarta,” kata Alghiffari di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Minggu (3/9).

Perluasan larangan sepeda motor, lanjut Alghiffari, juga tidak sesuai nalar. Sebab, sepeda motor bukanlah penyebab kemacetan yang terjadi di Ibu Kota.

“Ini kebijakan yang menurut kami di luar nalar. Nalar kami adalah yang menyebabkan macet justru kendaraan yang lebih besar ukurannya,” kata dia.

LBH Jakarta merupakan salah satu pihak yang menolak perluasan larangan sepeda motor di Ibu Kota.Selain karena alasan yang tak sesuai nalar, Alghiffari menyebut tidak ada kajian komprehensif mengenai kebijakan itu.

“Kami memprotes kebijakan ini karena kami tidak menemukan ada analisis ataupun kajian komprehensif mengenai kebijakan tersebut. Ini kebijakan tanda dasar,” ucap Alghiffari.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman meminta Pemprov DKI Jakarta tak menyalahkan sepeda motor sebagai penyebab kemacetan di Jakarta.Menurut Taufiqurrahman, penyebab kemacetan di Jakarta bukan karena banyaknya jumlah sepeda motor di Ibu Kota.

“Kalau dia bilang supaya enggak macet, janganlah yang jadi biang kemacetan ini disalahin pengguna motor. Kajiannya belum ada,” ujar Taufiqurrahman kemarin.

Taufiqurrahman menyampaikan, perluasan larangan sepeda motor bukan solusi untuk mengatasi kemacetan.

Untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, kata dia, persoalan yang menjadi penyebab kemacetan harus dilihat secara menyeluruh.

“Misalnya berapa jumlah ruas jalan, berapa penambahan kendaraan bermotor itu sendiri setiap hari setiap bulannya, kemudian bagaimana efektivitas transportasi massal yang ada hari ini. Itu semua kan tidak bisa dilihat secara terpisah,” kata dia.

Kebijakan lain yang disorot yakni rencana Pemerintah DKI Jakarta menaikkan tarif parkir mobil hingga Rp 50 ribu sekali parkir. Sebab, kebijakan itu nantinya akan memberatkan warga Jakarta.

Ketua umum koalisi rakyat pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto mengungkapkan harus diingat, tidak semua pengguna mobil adalah orang kaya. “Banyak pegawai muda dan keluarga kelas menengah yang pas-pasan saja.

Mereka gunakan mobil karena tidak ada alternatif transportasi yang lebih baik. Kalau mereka harus menanggung tarif parkir yang demikian mahal rasanya tidak fair bagi kebanyakan warga Jakarta,” ujarnya kemarin.

Kata pria yang akrab disapa SGY ini jika motifnya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari parkir, lebih baik mengurangi kebocoran pengelolaan dana parkir. “Banyak yang bisa dioptimalkan dengan teknologi dan alat kontrol yang lebih efektif,” kata dia.

Kata SGY, secara etika pemerintah provinsi DKI dalam hal ini gubernur semestinya tidak mengambil keputusan strategis yang akan berdampak jangka panjang. Menurutnya, mungkin saja secara kewenangan dan diskresi Gubernur DKI Jakarta yang masih menjabat saat ini dapat menaikan tarif parkir itu.  Tapi di atas kewenangan dan diskresi ada etika.

“Bagaimana mungkin keputusan diambil oleh Gubernur, yang dalam dua tiga bulan lagi akan selesai tugasnya, tapi konsekuensi dari keputusan itu harus dihadapi oleh Gubernur yang akan datang?” keluhnya

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif bingung dengan penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawaty terkait program Anies-Sandi dalam APBD-P 2017. Sebab, Tuty selalu menyebut bahwa program Anies-Sandi sudah masuk.

“Jawabannya selalu begitu, secara substansi program Anies-Sandi berhimpitan, sudah masuk,” ujar Syarif kemarin.

Namun, tetap saja nama nomenklatur anggarannya tidak menggunakan nama program Anies-Sandi.

Tuty sebelumnya mencontohkan anggaran public service obligation (PSO) PT Transjakarta yang disebut sebagai program OK-OTRIP. Syarif bingung kenapa program tersebut tidak dinamakan OK-OTRIP saja dalam APBD-P.

“Kenapa enggak dinamakan OK-OTRIP saja?” tanya Syarif.

Dia menjelaskan pentingnya keselarasan sebuah nama dengan isi program. Dia mencontohkan program KJP Plus yang juga tidak masuk dalam APBD-P. Setelah Anies-Sandi menjabat, kartu yang diproduksi pasti bernama KJP Plus.

“Pasti kartu itu namanya KJP Plus. Sekarang misalnya BPK melakukan audit, ini ada KJP Plus tapi kok di anggaran tidak ada? Ternyata di APBD-P namanya berbeda bukan KJP. Jadi masalah dong. Ini jangan dianggap sepele,” ujar Syarif.

Dia pun mempertanyakan sikap Bappeda yang tetap tidak mau menggunakan nama program Anies-Sandi dalam nomenklatur anggaran.

Syarif mengaku siap berdebat dengan pihak eksekutif terkait masalah penamaan anggaran ini. “Kalau Bu Tuty ngotot, ayo uji publik,” kata dia. JJ/DRI

Share

Check Also

“Agustino Kasih Kado Buat Anies dan Djarot”

thejak.co – Rencana Pemprov DKI dalam hal ini dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman DKI ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *