Sabtu , 25 November 2017

Konsumen Meikarta Rawan Kena Tipu

thejak.co Proyek Meikarta masih menimbulkan polemik. Berbagai kalangan banyak yang menilai bahwa pengembang Meikarta, Lippo Grup menabrak undang-undang lantaran telah melakukan pemasaran sebelum perizinan diselesaikan. Lippo pun terancam dipidanakan.

Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih menilai, Lippo Group telah melanggar UU nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun dan bisa dikenakan pidana. Pasalnya, pengembang Meikarta itu dinilai telah melakukan pemasaran sebelum syarat-syarat yang diajukan UU dipenuhi.

“Proses perizinan dulu karena kalau belum selesai perijinannya sudah dipasarkan bisa pidana,” kata Alamsyah. UU itu menyebutkan dalam pasal 42 ayat 1 bahwa pelaku pembangunan boleh melakukan pemasaran sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan.

Namun, dalam ayat 2 dijelaskan bahwa untuk melakukan pemasaran, maka pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki, antara lain kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan rumah susun, perizinan pembangunan rumah susun, dan jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.

Alamsyah menilai Lippo Group seharusnya belum boleh mengiklankan megaproyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Alasannya, beberapa perizinan seperti Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum dimiliki oleh PT Lippo Cikarang Tbk.

Alamsyah juga menilai iklan yang disiarkan oleh Lippo merupakan bagian pemasaran. Sehingga, hal tersebut melanggar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Selain itu, Alamsyah juga menilai Lippo Group seharusnya tak mempromosikan bahwa lahan Meikarta yang akan dibangun seluas 500 hektar. Padahal, lahan yang dimiliki untuk pembangunan Meikarta saat ini hanya 84,6 hektar, yang mengacu Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat Tahun 1994 terkait izin pembangunan permukiman dan komersial di lokasi Meikarta.

“Mudah-mudahan Lippo mulai mengoreksi iklan-iklannya untuk tidak terlalu bombastis menjual visi. Kalau mau menjual visi terus terang saja bilang kami berencana (membangun 500 hektar), sedang yang kami punya sudah 84,6 hektar sehingga publik itu tahu,” kata Alamsyah.

Alamsyah menyebut pemasaran Meikarta dapat berujung sanksi administratif jika terus dilakukan. Salah satu sanksi tersebut, seperti pembatalan izin pembangunan proyek Meikarta.

Sementara CEO Lippo Group James Riady mengakui adanya masalah izin yang masih membelit megaproyek Meikarta. Ia pun berjanji akan melengkapi kekurangan pelaksanaan proyek ini.

“Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan, pasti semuanya akan dilengkapi,” kata James dalam acara Property Awards 2017 di Jakarta, Senin (11/9). Ia menambahkan, “Kami harapkan dalam sebulan dua bulan ini semuanya bisa selesai.”

Dalam proyek Meikarta, kata James, fokus Grup Lippo adalah pemenuhan defisit perumahan yang mencapai jutaan unit saat ini. “Masalah yang kita hadapi ini adalah masalah kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan paling dasar itu adalah perumahan,” ujarnya. HDS

Share

Check Also

Indonesian Model Search 2017

thejak.co – Setelah melewati serangkaian audisi di 29 kota di Indonesia dari bulan Mei 2017, ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *